drberita.id | Bupati Labusel Edimin alias Asiong berkeinginan bersih dari dugaan tindakan pidana korupsi. Ia pun menantang KPK datang ke Kabupaten Labusel untuk menyelediki birokrasi yang dipimpinnya.
Edimin pun mengaku siap memberikan data pendukung ke KPK untuk pemberantasan tindak pidana korupsi di Pemkab Labusel.
Pernyataan Edimin itu disampaikannya pada meeting zoom dengan KPK pada 24 September 2021. Akibat dari pernyataan bupati itu, kini mucul persoalan baru di kalangan pejabat Pemkab Labusel.
Pasalnya, para kolega Bupati Edimin dikabarkan saling mendekati Kepala OPD untuk kepentingan pribadi.
BACA JUGA:
KPK Harus Awasi Ketua PN Medan Terkait Kepailitan PT Bintang CosmosInformasi diperoleh drberita.id, Sabtu 12 Maret 2022, mengatakan supervisi KPK ke Polda Sumut telah turun untuk menindaklanjuti pernyataan Bupati Labusel tersebut. Terbukti, para pejabat Pemkab Labusel mulai dipanggil satu persatu oleh tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut.
Tak tanggung tanggung, tim penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut mulai melakukan pemanggilan dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Labusel. Pemanggilan itu untuk dimintai kererangan terkait dugaan tindak pidana koorporasi yang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan.
Pemanggilan tersebut bernomor surat: B/1712/II/Res.5.6/2022/Ditkrimsus tertanggal 24 Februari 2022.
Pejabat Pemkab Labusel pun mengaku ketar-ketir dengan ulah Bupati Edimin yang merasa bersih diri, tetapi imbasnya ke ASN. Rasa kecewa atas sikap bupati itupun tak terelakan lagi.
BACA JUGA:
PP HIMMAH Optimis Lokot Nasution Sukses Pimpim Demokrat SumutPejabat itu pun mulai buka mulut. Saat ini, kata pejabat itu, banyak orang dekat Bupati Edimin masuk ke OPD untuk pentingan pribadi.
"Bupati mau bersihkan birokrasi, tetapi orang dekatnya banyak minta kerjaan (proyek) ke dinas. Serbasalah jadinya pejabat eselon sekarang ini, ditolak susah nanti jadinya," ungkap seorang pejabat yang menolak namanya ditulis.
Sumber juga mengatakan, salah satu persoalan baru yang sedang ramai dibicarakan di internal Pemkab Labusel, yaitu pengatur pegawai honorer masuk ke OPD.
"Ini lagi rame-ramenya masalah pegawai honorer masuk di OPD, kabarnya dari orang dekat bupati pengaturnya. Ada pariasi angkanya kalau mau jadi pegawai honorer. Nanti kalau ada yang mengeluh atau kecewa, saya kabari orangnya," kata sumber.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Pemkab Labusel, Ilham yang dikonfirmasi melalui telepon dan pesan whatapp terkait pemanggilan tim penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut, sampai saat ini belum menjawab.