Oleh: RedaksiDRberita | Dinamika politik di tengah publik tidak lepas dari peran jurnalis. Isu positif dan negatif manjadi konsumsi publik. Peran jurnalis yang dinamis tidak terlepas dari hubungan harmonis.Pro kontra isu wisata halal Danau Toba menjadi contoh. Sebelumnya, juga ada pro kontra soal demo limbah babi di Danau Toba, yang nyaris kasusnya bermuara ke ranah hukum. Ini harusnya menjadi pembelajaran bagi Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Musa Rajeksaha ke depannya. Peran humas yang fital seharusnya bisa meredam isu yang berkembang agar tidak menjalar ke mana-mana seperti lalang. Kontrak kerja sama yang ada dengan perusahaan media plus jurnalisnya harus bisa diberdaya. Tetapi kontrak itu khusus untuk jurnalis yang sudah ada Ujian Kompetisi Wartawan (UKW) nya.Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provsu Hendra Dermawan Siregar, seharusnya sigap dan siaga mencium isu yang ada. Agar situasi kondusif di Sumatera Utara tetap terjaga.Anggaran yang ada seharusnya bisa termanfaat dengan tepat. Hendra Dermawan pasti mampu meredam isu dan membangun komunikasi kepada semua wartawan. Agar isu dari luar tidak masuk ke dalam. Jangan sebaliknya, isu yang ada dipelihara untuk terlihat bentuk kinerja di dalam ruang pertemuan. Keberadaan Hendra Dermawan sebagai Kepala Biro Humas dan Keprotokolan, seakan kurang mampu menjinakan para wartawan, yang menulis berita isu berkembang. Gubernur Edy dan Wakil Musa sepertinya harus ikut turun tangan meredam kawan-kawan wartawan.Sesekali, pak Edy dan pak Musa, boleh juga ngajak ngopi bareng kawan-kawan wartawan. Mungkin cara ini bisa mencairkan kebekuan, agar isu pro kontra yang berkembang bisa teredam. Minimal ngopi bareng ini dilakukan pertiga bulan.Setahu kita, Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provsu memiliki anggaran yang aduhay. Anggaran itu bisa digunakan untuk membayar makanan dan minuman, seperti pisang goreng dan ubi rebus, atau bubur kacang hijau, dan jangan lupa kopinya.Duduknya juga tidak perlu sampai ke luar daerah, apalagi sampai ke daerah objek wisata. Cukup di pendopo rumah dinas saja, tidak perlu kemana-mana. Waktunya juga bisa diakhir pekan, sesuai dengan keingian pak Edy dan pak Musa. Dari sistem informasi rencana umum pengadaan, anggaran milik Biro Humas dan Keprotokolan, tahun 2019 ini cukup signifikan. Jumlahnya mencapai Rp 2,8 miliar. Bisa sedikit anggaran itu disisikan untuk makan minum dengan kawan-kawan wartawan plus pimpinan perusahaan. Soalnya, ada 14 item belanja modal peralatan dan mesin untuk pengadaan personal komputer, totalnya Rp 800.287.200. Begitu juga belanja sewa ruang rapat tau pertemuan, jumlahnya Rp 155.168.000. Dan 2 item belanja pakaian khusus acara seremonial, jumlahnya Rp 198000.000.Itu masih dianatar Rp 2,8 miliar anggaran Biro Humas dan Keprotokolan. Diyakini anggaran yang tertulis di SIRUP LKPP itu masih banyak berlebih atau menjadi SiLPA, jika penggunaannya tetap sasaran dan sesuai dengan kebutuhan.
Mungkin ngopi bareng ini bisa menjadi pintu masuk pak Edy dan pak Musa untuk meredam isu pro kontra yang ada berkembang di provinisi kita. Selamat Pakai Pak!