drberita.id | Koordinator Pusat LSM Jaringan Keadilan Nusantara Syawal Harahap meminta Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi membubarkan kegiatan Bimbingan Teknik (Bimtek) Dana Desa Pemkab Tapanuli Selatan (Tapsel) di Hotel Polonia dan Hotel Danau Toba, Medan, Selasa 4 hingga Kamis 6 Agustus 2020.
"Kota Medan masih zona merah, kenapa ada bimtek dana desa dari Pemkab Tapsel dilaksanakan di Hotel Polonia. Itu kegiatan dilaksanakan mengerahkan banyak orang. Gubsu harus ambil sikap, bubarkan itu bimtek," ungkap Syawal Harahap dalam keterangan tertulis, Rabu 5 Agustus 2020.
Menurut Syawal, Kota Medan sebagai daerah zonah merah virus Corona (Covid-19) harusnya dijaga dari kegiatan yang mengerahkan banyak orang, meski kegiatan itu berada di dalam ruangan.
Baca Juga :Catatan Bupati Tapsel Untuk Anggota DPRD Sumut Dapil VII
"Pemerintah sekarang ini fokus menanggulangi Covid-19. Bisa-bisanya ada kegiatan seperti itu di tengah pandemi Cobis-19. Dana desa tak seharusnya digunakan untuk kepentingan sepihak, seharusnya untuk kepentingan masyarakat Tapsel," katanya.
Syawal pun berencana akan mempertanyakan kegiatan tersebut ke Bupati Tapsel Syahrul Pasaribu.
"Bupati Tapsel Syahrul Pasaribu harus bertanggung jawab, atas dasar apa melaksanakan kegiatan bimtek di zona merah. Sebagai superviser juga harus bertanggung jawab Dinas PMD Tapsel," tegasnya.
Kemudian, seharusnya Gubernur Sumut Edy Rahmayadi tak membiarkan adanya kegiatan bimtek dana desa dari luar daerah di Kota Medan. Kegiatan di Hotel Polonia dan Hotel Danau Toba itu akan membawa dampak negatif bagi masyarakat Tapsel.
Syawal pun mendesak agar Bupati Tapsel Syahrul Pasaribu segera mengevaluasi stafnya Kepala Dinas PMD.
Baca Juga :AMPI Berharap BNN Tapsel Dapat Ungkap Kasus Narkoba di Padangsidimpuan
"Kita meminta BPK RI agar mengaudit seluruh kegiatan bimtek Dinas PMD Tapsel secara profesional. Begitu juga dengan Polda Sumut harus segera memeriksa Kepala Dinas PMD Tapsel terkait penggunaan dana desa terutama penyelenggaraan bimtek," kata Syawal Harahap.
art/drb