drberita.id | Anggota Dewan Pertimbangan (Wantim) DPD Partai Demokrat Sumut Muhammad Yusuf Tambunan meminta kader dan pengurus DPD Sumut untuk menjauhkan diri dari praktik broker, suap menyuap, dan gratifikasi proyek pemerintahan di Sumatera Utara.
Yusuf mengingatkan kepada seluruh kader, bahwa anjloknya kepercayaan masyarakat kepada Partai Demokrat pada Pemilu 2014 dan 2019 sangat dipengaruhi olrh kasus korupsi yang menjerat kader dan pengurus partai di masa itu.
"Saat ini trend positif elektabilitas PD secara nasional terus meningkat. Ini harus terus dijaga dengan tetap komit, berpihak, dan berkoalisi dengan rakyat. Hati hati jangan ada kader dan pengurus DPD yang main proyek untuk urusan partai. Ini sangat berbahaya karena bisa dijebak dan menjadi incaran lawan untum menjatuhkan trend positif Partai Demokrat," ungkap Muhammad Yusuf Tambunan kepada wartawan, Sabtu 20 Agustus 2022.
Yusuf Tambunan mengaku dirinya sebagai salah seorang deklarator PD di Provinsi Sumatera Utara tidak ingin ada kader terutama pengurus partai di daerah ini yang terkena OTT oleh KPK atau aparat hukum lainnya karena persoalan broker, suap menyuap, dan gratifikasi proyek.
BACA JUGA:
Lokot Angkat Bicara, Demokrat Sumut Dukung Penuh Proyek Jalan dan Jembatan Rp 2,7T Gubernur Edy RahmayadiIa menyebut dirinya menyampaikan keresahan hatinya ini karena rasa cinta dan tanggung jawabnya kepada partai.
"Sesungguhnya saya menyampaikan ini sebagai peringatan dini agar tidak terjadi OTT terhadap kader partai karena main proyek secara ilegal," tegasnya.
Sebelumnya, Yusuf Tambunan juga telah menyoroti proyek jalan dan jembatan senilai Rp 2,7 triliun di Sumatera Utara yang ditengarai ada berbau KKN, yang disebut-sebut telah diatur pemenangnya. Proyek tersebut bahkan disorot oleh Pergerakan Mahasiswa Anti Korupsi (PERMAK) dengan melakukan aksi protes menolak proyek dimaksud ke Kantor DPRD Sumut.
Belasan massa mahasiswa menuding ada broker yang bermain di proyek multi years jalan dan jembatan provinsi di Sumut senilai Rp 2,7 triliun. Massa mengatakan ada 3 broker yang bermain dan inisialnya telah diketahui.
BACA JUGA:
Ada Broker di Proyek Rp 2,7 T Sumut"Kami mendapatkan informasi, ada 3 broker yang bermain di KSO Waskita SMJ Utama sebagai pemenang tender proyek Rp 2,7 triliun. APH khususnya KPK harus melacak transaksi pembicaraan ketiga broker yang mengedealkan KSO itu sebelum lelang diumumkan pemenangnya," ujar Ketua Umum PERMAK Asril Hasibuan dalam orasinya di depan Kantor DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis 11 Agustus 2022.
Berkaitan dengan itulah, Yusuf Tambunan mewanti-wanti kader dan pengurus DPD untuk berhati-hati dengan jebakan urusan proyek karena jika tersangkut hukum, maka akan merugikan partai.
"Mudah-mudahan tidak ada kader dan pengurus Partai Demokrat di Sumut yang ikut menjadi broker di situ. Kalau ada maka kita harus cegah, bahkan bila perlu kita laporkan ke Ketum dan DPP sebelum partai kita kena getahnya," katanya.
BACA JUGA:
Jika Ingin Aman dari Jeratan Hukum, Gubsu Harus Segera Batalkan Proyek Rp 2,7 TYusuf sendiri setuju jika anggaran untuk pembangunan jalan dan jembatan di Sumut dinaikkan, bahkan bila perlu lebih dari Rp 2,7 triliun, guna meningkatkan kualitas jalan propinsi. Namun jangan pula anggaran tersebut menjadi bancakan korupsi, apalagi jika sampai melibatkan kader Partai Demokrat.