drberita.id-Medan | Pada reses Wakil Ketua DPRD Medan Ihwan Ritonga, Senin 10 Mei 2021, mencuat sejumlah persoalan. Di antaranya masalah kesehatan, bantuan sosial, hingga infrastruktur.
Hadiri dalam reses di Rumah Juang, Jalan Menteng Raya, No. 379 Medan, Senin 10 Mei 2021, Camat Medan Amplas Edi Mulia Matondang, Camat Medan Denai Ali Sipahutar, dan warga sekitar Menteng dan Amplas.
Warga yang hadir menyoroti berbagai masalah pelayanan, antara lain sulitnya mendapatkan pelayanan kesehatan gratis serta bantuan sosial dan beberapa program lainnya yang dicanangkan Pemerintah Kota Medan bagi warga kurang mampu.
Pada kesempatan itu, Kalam Mula Lubis warga Jalan Menteng mengeluhkan sulitnya untuk mendapatkan Kartu Sehat dari pemerintah agar mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis.
"Sudah saya urus mulai dari tahun 2018 sampai 2021, bahkan sudah ada enam atau tujuh kali kami mengajukan ke Dinas Sosial, tetapi sampai sekarang belum juga keluar kartu kesehatan itu," katanya.
Selain itu, Kalam juga mempertanyakan berbagai bantuan sosial dari pemerintah yang tidak pernah didapat seperti bantuan tunai dan program keluarga harapan (PKH). "Saya tidak pernah mendapat bantuan tersebut," katanya.
Sedangkan Anggi warga Amplas yang hadir dalam reses itu menyoroti sulitnya berputar arah saat melintas di Jalan Sisingamangaraja, terutama ketika ia hendak berobat di Rumah Sakit Mitra Medika.
"Saya dari Amplas terpaksa harus memutar jauh ke Jalan Tritura yang macetnya luar biasa. Bahkan pernah hampir kecelakaan karena diburu waktu untuk berobat karena jauhnya memutar," katanya.
Menanggapi keluhan warga, Ihwan Ritonga mengatakan, soal kartu sehat dan bantuan sosial kuotanya dikeluarkan Kementerian Sosial, sedangkan Dinas Sosial hanya menyampaikan data warga kurang mampu di satu kecamatan.
"Kita berharap agar pemerintah segera dapat menambah kuotanya," sebut Wakil Ketua DPRD Medan ini.
Lalu, masalah sulitnya media jalan untuk memutar di kawasan Jalan Sisingamangaraja, diakui Ihwan menjadi salah satu kendala karena di kawasan itu ada tempat-tempat strategis seperti rumah sakit dan sekolah. Namun jalan tersebut adalah jalan nasional yang menjadi kewenangan pusat.
"Ini jadi masukan buat kami, saya sebagai pimpinan DPRD akan sampaikan surat langsung kepada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara, tentang masalah itu," kata Ihwan.
Di ujung acara, wakil rakyat dari Dapil IV Kota Medan meliputi Medan Amplas, Medan Denai, Medan Area dan Medan Kota, ini memberikan bantuan kebutuhan pokok kepada warga yang menghadiri acara reses.