drberita.id | Wakil Kepala BPOKK DPD Partai Demokrat Sumatera Utara Turedo Sitindaon menilai Walikota Medan Bobby Nasution lebih memahami tata kelola pemerintahan dibandingkan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.
Hal itu disampaikan Turedo Sitindaon menyikapi hasil survey Charta Politika tentang elektabilitas sejumlah tokoh untuk pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024 mendatang.
Hasil survey menempatkan Walikota Medan Bobby Nasution di posisi pertama dengan elektabilitas 35,1 persen unggul dibandingkan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi yang menempati posisi kedua dengan elektabilitas 34,3 persen.
"Kalau kita lihat dan nilai dari sudut pandang tata kelola pemerintahan, dimana mereka berdua saat ini sedang menjabat di posisinya masing-masing. Dapat disimpulkan bahwa memang Walikota Medan Bobby Nasution lebih memahami bagaimana cara mengelola pemerintahan atau birokrasi yang ada di bawah pimpinannya, dibandingkan dengan Gubernur Edy Rahmayadi," ungkap Turedo Sitindaon dalam keterangan tertulis, Selasa 25 Oktober 2022.
Pointnya, kata Turedo, adalah semua program kerja yang sudah dianggarkan akan dilaksanakan di lapangan oleh birokrasi atau aparatur pemerintahan.
BACA JUGA:Koalisi Demokrat, PKS dan Nasdem Relatif Stabil Sampai Pilpres, Kekuatan Rata-rata Ombak"Bobby Nasution kita lihat mampu menjadi 'Dirigen atau Konduktor' yang mampu mengorkestrasi bawahannya di Pemkot Medan sehingga program program kerja yang disusun khususnya yang berdampak langsung kepada masyarakat bisa terlaksana di lapangan," lanjut Turedo.
Menurut Ketua GMNI Sumut periode 2012-2014, sebagai contoh bagaimana penanganan banjir di Kota Medan, konsep penanganan yang dirancang Bobby mampu dilaksanakan dengan baik oleh birokrasinya sehingga efeknya bisa dirasakan masyarakat langsung.
Kemudian perbaikan infrastruktur jalan yang selama ini rusak bisa dilihat sangat signifikan perbaikannya, apalagi dengan konsep e-catalog yang diterapkan telah mampu menghindari perilaku korupsi di dalam birokrasi.
[br]
"Kita juga melihat Bobby sebagai Walikota mampu berkoordinasi secara baik dengan lembaga legislatif dalam hal ini DPRD Kota Medan, sehingga mendapatkan dukungan dalam setiap program kerjanya. Inilah sebenarnya konsep dari Pemerintah Daerah, dimana pemerintahan dijalankan secara bersama-sama oleh lembaga eksekutif dan legisltif," bebernya.
Sebaliknya, hal ini sangat sulit dijumpai dikepemimpinan Edy Rahmayadi sebagai Gubernur Sumatera Utara. Edy belum mampu menjadi Diregen untuk birokrasi di bawahnya. Sudah 4 tahun menjabat masih sibuk bongkar pasang kabinet pemerintahannya. Sehingga dapat dilihat banyak program programnya tidak berjalan dengan baik dan banyak hambatan.
Contoh nyata yang bisa dilihat adalah bagaimana hubungan Gubernur Edy Rahmayadi dengan Wakilnya yang hari ini bisa kita katakan tidak harmonis. Hal seperti ini sudah pasti sangat mengganggu psikologis birokrasi yang ada di bawahnya.
BACA JUGA:Edy Rahmayadi Masuk Bursa Calon Wakil Presiden 2024 Versi DGP"Jika dianalogikan sebuah rumah tangga, anak akan bingung mau berpihak kepada siapa jika orang tuanya bertengkar. Birokrasi akan terbelah, jadi bagaimana mereka bisa bekerja dengan baik kalau suasana pemerintahan tidak kondusif. Bisa dikatakan, bagaimana Edy Rahmayadi mau mengurus seluruh rumah tangga yang ada di Sumatera Utara kalau pemerintahannya saja tidak kondusif," jelas Turedo Sitindaon.
Kemudian, lanjut Turedo, proyek multi years Rp 2,7 triliun yang digadang-gadang juga bisa terlihat pengerjaannya dibanyak tempat masih "zero" dan bermasalah. Sehingga masyarakat belum merasakan langsung manfaat dari proyek tersebut.
"Oleh karena itu, saya pribadi mendukung Bobby Nasution apabila akan 'naik kelas' menjadi Gubernur Sumatera Utara mendatang. Karena jika Sumatera Utara menjadi lebih baik ke depan, yang menikmatinya kita juga seluruh masyarakat Sumatera Utara," tegas Turedo Sitindaon.