Politik Praktis

Tokoh Sumut Dukung Pemekaran Daerah Sejalan Dengan Program Kodam Untuk Pertahanan Negara

Artam

Warning: getimagesize(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/sudutbir/drberita.id/amp/detail.php on line 180

Warning: getimagesize(https://cdn.drberita.id/uploads/images/202604/_4588_Tokoh-Sumut-Dukung-Pemekaran-Daerah-Sejalan-Dengan-Program-Kodam-Untuk-Pertahanan-Negara.png): Failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/sudutbir/drberita.id/amp/detail.php on line 180

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/sudutbir/drberita.id/amp/detail.php on line 181

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/sudutbir/drberita.id/amp/detail.php on line 182
Poto: Istimewa
Tokoh Masyarakat Sumut Timbul Raya Manurung.
drberita.id -Pemekaran daerah provinsi maupun kabupaten kota di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Utara terus mendapatkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat.

Pemekaran daerah yang bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, juga sangat penting dilakukan untuk pertahanan negara kesatuan.

Tokoh Masyarkat Sumut Timbul Raya Manurung mengatakan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten kota bisa menjadi satu kekuatan baru untuk pertahanan negara, jika ada tekanan dari negara luar.

"Pemekaran daerah sejalan dan sinergi dengan program pengembangan dan penambahan Kodam, Daeral (Daerah Angkatan Laut), Kodau (Komando Angkatan Udara), dan Batalyon, sebagai tenaga pembangunan di Pemerintahan Prabowo," ucap Timbul di Medan, Rabu 22 April 2026.

Timbul menjelaskan Presiden Prabowo pasti mampu membiayai pemekaran provinsi, dan kabupaten kota dari dana dan pengadaan lahan yang ada untuk pembangunan perkantoran, fasilitas umum, dan fasilitas sosial dari lahan milik negara.

Begitu juga dengan keuangan negara selama pemerintahan Prabowo saat ini sangat kuat untuk bisa mewujudkan pemekaran daerah, yaitu dari satgas kehutanan, denda administrasi para illegal logging, illegal mining, illegal fishing, sita aset, dan uang dari para pelanggar hukum korupsi.

"Kreativitas pemerintah pusat mencari dana dari satgas kehutanan, denda administrasi para illegal logging, illegal mining, illegal fishing, sita aset dan uang dari para pelanggar hukum korupsi di Indonesia sudah dibuktikan oleh pemerintahan Prabowo. Sangat pasti program satu provinsi satu kodam bisa terwujud ditangan Prabowo. Kita pun sangat mendukung program itu bisa terlaksana, agar teritorial negara kesatuan republik indonesia (NKRI) tetap utuh," kata Timbul Raya Manurung.

Program percepatan pembangunan Presiden Prabowo pun, lanjut Timbul Raya, bisa sejalan dan sinergi dengan program pemekaran daerah. Prabowo juga mampu mengumpulkan kekuatan politik di parpol dan DPR saat ini untuk pembuatan dan pengesahan Undang Undang Pemekaran Daerah.

"Bila melihat geografi Indonesia dan perkembangan geopolitik dunia dan kawasan. Secara militer deteksi dini dan pertahanan dini Indonesia jika ada invasi atau serangan dari negara luar adalah di kawasan terdepan atau daerah perbatasan," jelasnya.

Makanya, kata Timbul, daerah yang perlu segera dimekarkan secepatnya adalah Pantai Barat Sumatera yang menghadap Samudera India, yaitu Provinsi Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Kepulauan Nias, Tabagsel, Tapanuli, Kepulauan Mentawai.

Kemudian, menghadap ke Laut Natuna dan Laut China Selatan dan Samudera Pasifik, yaitu Provinsi Kepulauan Natuna Anambas, Sangir Talaud. Menghadap ke Australia yaitu Provinsi Flores, dan menghadap ke Laut Selat Malaka, yaitu Provinsi Sumatera Pantai Timur.

Penulis
: admin
Editor
: redaksi

Tag:

Berita Terkait

Politik

Kapolsek Patumbak Kompol Daulat Simamora Tinggal Tunggu Sidang Kode Etik di Propam Polda Sumut

Politik

Keributan Halalbihalal KAMMI di Kantor Gubsu Berujung Laporan ke Polisi, Anggota DPRD Sumut Terlibat

Politik

12 Nama Calon Direksi Bank Sumut Lulus Seleksi Administrasi, Berikut Daftarnya

Politik

BBM Solar Subsidi Wak Uteh Jadi Sorotan di Polda Sumut, Lokasi Pernah Digerebek Tetap Terus Beroperasi

Politik

Hari Jadi ke-193 Tahun: Pemerintah Kabupaten Simalungun Dapat Rp.22,8 Miliar dari Bank Sumut

Politik

FOZ Sumut Himpun Rp 9,8 Miliar Zakat di Ramadhan 1447 H, Salurkan ke 66.974 Penerima Manfaat