drberita.id -Komisi Nasional (Komnas)
Disabilitas tengah berjuang untuk bisa mendapatkan layanan inklusif dari pemerintah, yang dapat dipergunakan secara umum. Di antaranya, mendapatkan surat izin mengemudi (SIM) dari kepolisian.
Komisioner Komnas Disabilitas dr. Rahmita Harahap mengatakan sampai saat ini disabilitas bisu dan tuli masih terus berjuang untuk bisa mendapatkan SIM dari kepolisian.
"Sudah berulang kali kami mencoba untuk mendapatkannya, tetapi banyak sekali yang harus kami siapkan untuk mendapatkan SIM," ungkap Rahmita saat bertemu Tokoh Mayarakat Sumut Rahudman Harahap di Rahudman Center, Jalan Setia Budi, Medan, Selasa 10 Oktober 2023.
Rahmita Harahap yang Dosen Ilmu Interior Universitas Mercubuana mengatakan pemerintah daerah harus membuat perda yang memberikan ruang lebih untuk layanan inklusif pada kaum disabilitas.
"Contoh saya ini, memakai alat bantu untuk mendengar, kalau tidak, hening saya rasa semua. Harus dibuat perdanya (disabilitas) ini. Kawan kawan saya di Medan, Sumut. Mereka keluhkan itu agar bisa mendapatkan SIM," kata lulusan ITB ini dampingi sejumlah staf.
Rahmita Harahap juga mengatakan disabilitas memilik hak dan kewajiban sama dengan yang normal, akan tetapi layanan inklusi jarang didapat.
"Ini sudah masuk tahun politik, kami juga memiliki hak politik, memilih pilpres dan pileg. Bukan hanya kami, ada disabilitas lainnya juga memilih. Ini yang belum sampai ke kami caranya, apakah sama dengan yang normal atua tidak cara memilihnya," sambungnya.
dr. Rahmita Harahap dijadwalkan menjadi narasumber kuliah umum Disabilitas Layanan Inklusif di Kampus USU, Medan, Selasa 10 Oktober 2023.
Panjang cerita disampaikan Rahmita Harahap ke Tokoh Masyarakat Sumut Rahudman Harahap. Mantan Walikota Medan inipun berjanji semampunya akan membantu disabilitas bisu dan tuli mendapatkan layanan inklusif pembuatan SIM.
"Nanti saya coba sampaikan hal ini kepada Kapolda, sangat baik ini jika bisa dilakukan. Disabilitas bisa memiliki SIM, teroboson bagus ini untuk kepolisian, dan akan menjadi satu satunya yang ada di Sumut," katanya.
Rahudman juga akan memperjuangkan peraturan daerah (Perda) bagi disabilitas ke masing masing kepala daerah di kabupaten kota, Sumatera Utara.
"Ide brilian dari Komnas Disabilitas ini harus kita dukung, juga kita perjuangkan agar layanan inklusif ini bisa dibuat. Kita juga akan mendorong penyelenggara pemilu memberikan ruang layanan inklusif pada saat pemilihan presiden dan legislatif nanti, karena mereka juga memiliki hak yang sama dengan kita, yang normal ini dalam pemilu," jelas Rahudman.
Pemerintah, kata Rahudman, harus segera menyikapi keluhan disabilitas yang membutuhkan layanan inklusi.
"Yang seperti ini seharusnya secepatnya disikapi, jangan sampai kalah dengan situasi. Disabilitas jangan sampai terabaikan, mereka juga punya hak politik di republik ini," tandas Rahudman Harahap.