drberita.id -Wakil Ketua DPW PKB Sumut
Syaiful Syafri memastikan dilantiknya Muhaimin Iskandar alias
Cak Imin sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat akan fokus untuk mempercepat penanganan kemiskinan yang masih tinggi di Indonesia.
"Cak Imin sangat konsen terhadap kemiskinan. Saya yakin Cak Imin sesuai dengan jabatannya sekarang, akan menggkoordinasikan penanganan kemiskinan dengan berbagai kementerian melalui program pemberdayaan dan rehabilitasi sosial, sehingga tingkat kemiskinan, keterlantaran, ketertinggalan, dan keterbelakangan dapat diatasi. Dan angka kemiskinan akan turun secepatnya," tegas Syaiful Syafri di Medan, Selasa 22 Oktober 2024.
Mantan Kadis Sosial Sumut tahun 2010 ini membeberkan angka kemiskinan di Indonesia sampai dengan Maret 2024, masih tinggi yakni 9,79% yang berarti perlu percepatan penanganan kemiskinan.
"Cak Imin sebagai Menko Pemberdayaan Masyarakat melalui program pemberdayaan dan rehabilitasi sosial, sehingga 2 tahun mendatang angka kemiskinan bisa turun secara derastis, sesuai Program Prioritas Presiden RI Prabowo dan Wapres Gibran," katanya.
Ditegaskan Syaiful Syafri, penanganan kemiskinan melalui bantuan sosial tidak efektif, bahkan bisa mendidik masyarakat selalu dipenantian bantuan pemerintah setiap bulan.
"Sifatnya tidak mendidik, karena bansos itu idealnya menjadi bantuan yang bersifat tanggap darurat, seperti terjadinya bencana alam atau bencana sosial karena bersifat sementara," jelas Syaiful Syafri.
Era sebelumnya, Cak Imin sebagai anggota DPR RI atau sebagai menteri cukup perhatian untuk kesejahteraan masyarakat. Ini terlihat dari perhatiannya untuk anggaran desa, angggaran pendidikan pesantren, dan anggaran lingkungan sosial lainnya. Sehingga sebagai Menko Kesejahteraan Masyarakat, Cak Imin akan lebih cepat mengkoordinasikan penanganan kemiskinan dengan sejumlah kementrian dan daerah.
Belakangan ini, Syaiful merasakan lemahnya koordinasi penanganan kemiskinan dan keterbelakangan dari kementrian, dan yang lebih dirasa antar pemerintah di daerah dengan latar belakang otonomi daerah. Sehingga di masing masing daerah terlihat angka kemiskinan itu secara rinci, stunting, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi yang rendah.
"Pengalaman saya bekerja di pemerintahan, khususnya di Sumut melalui Departemen Sosial yang banyak mengunjungi desa, masih banyak masyarakat yang berdomisili jauh dari sarana komunikasi, penerangan, dan transportasi. Sehingga hasil hasil pertanian, perkebungan, peternakan, dan sejenisnya masih sulit dipasarkan," beber Syaiful Syafri.
"Juga pemukiman masyarakat di pedalaman, masih banyak yang tinggal berjauhan antara satu atau dua rumah dengan rumah lainnya. sehingga untuk saling diskusi mengatasi masalah belum maksimal, dan belum memanfaatkan sarana pendidikan dan kesehatan, karena cendrung mencari nafkah keluar desa untuk kebutuhan sehari-hari dengan meninggalkan keluarga di rumah," sambungnya.
Sebagai mantan birokrat dan dosen ilmu kesejahteraan sosial pada masanya, Syaiful Syafri sangat yakin Cak Imin akan bekerja cepat.
"Apalagi telah didukung Undang Undang No. 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin dan Pepres No. 186 Tahun 2014 tentang pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil, serta prioritas ke 5 dari Kabinet Merah Putih periode 2024 hingga 2029," tutupnya.