drberita.id | Pelepasan lahan hak guna usaha (HGU) PTPN2 kepada pihak swasta, masih menyisakan polemik berkepanjangan. Apalagi sejauh ini terkait luas dan titik mana saja yang dilepas, belum dijelaskan secara transparan.
Atas situasi itu pula, Senin, 27 September 2021, DPRD Deliserdang akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk membahas hal tersebut bersama komunitas Cinta Tanah Sumatera (CTS).
Undangan resmi itu tertuang dalam surat No. 171/2129 tertanggal 17 September 2021 berisikan perihal rapat dengar pendapat.
BACA JUGA:
Komisi 3 DPRD Medan dan PD Pasar RDP Hari Minggu, Ada Apa?Dalam surat yang ditandatangani Ketua DPRD Deliserdang Zakky Bhahri, SH tersebut dijelaskan, sehubungan dengan surat Komisi I No. 18/Kom.I/DPRD-DS/VII/2021 pada tanggal 15 September 2021 perihal Permohonan Rapat Dengar Pendapat terkait Surat Pengaduan dari komunitas Cinta Tanah Sumatera (CTS), Komisi I DPRD Kabupaten Deliserdang, sehubungan dengan keterbukaan informasi kepada masyarakat tentang berapa luas dan dimana titik pelepasan tanah dari HGU PTPN2.
Berdasarkan hal tersebut, dimohon kepada saudara untuk hadir dalam Rapat Dengar Pendapat pada Senin, 27 September 2021 pukul 10.00 WIB, di Ruang Rapat Komisi I DPRD Kabupaten Deliserdang. Bahkan pihak CTS juga diminta membawa berkas dan dokumen terkait materi rapat.
"Kami akan hadir dalam rapat besok dan membawa berkas yang harus diketahui DPRD Deliserdang sebagai wakil rakyat yang wajib mengetahui hal ini," tegas Ketua Pendiri CTS Iskandar Sitorus kepada wartawan, Minggu 26 September 2021.
BACA JUGA:
Ciputra Jangan Serakah, Hargai Komnas HAM Terkait Sengketa Lahan Citraland HelvetiaDiketahui sebelumnya, sarat kepentingan, terendus dibalik pelepasan lahan berstatus Sertifikasi Hak Guna Usaha (SHGU) milik PT Perkebunan Nusantara Dua (PTPN2). Hasil penelusuran Komunitas Cinta Tanah Sumatera (CTS), 'permainan' itu cenderung dilakukan lewat utak atik data luasnya lahan.
Iskandar Sitorus selaku Ketua Pendiri CTS menuturkan, kecenderungan hal itu terjadi, karena berkaitan dengan sejumlah rencana PTPN2 setelah puluhan tahun merugi.
[br]
"Sesuai data dan info yang dikumpulkan, CTS menemukan sejumlah poin yang ganjil, di antaranya aset PTPN2 berupa lahan HGU sudah dibagi pemerintah c/q Pemprov Sumut kepada masyarakat seluas 28.000 hektar. Ini dipublis secara terbuka," ungkapnya, Minggu 12 Seprember 2021.
Pelepasan itu, lanjutnya, dipengaruhi faktor bahwa HGU PTPN2 tidak ditatakelola dengan sebenarnya, sehingga digarap warga. Salah satu pemangku kepentingan pertanahan yakni komunitas petani bernama Cinta Tanah Sumatera atau CTS yang sudah nyaris 5 tahun mendaftarkan permohonan pelepasan itu ke Pemprov, Kanwil BPN Sumut, Bupati Deliserdang, Kantah BPN Deliserdang, sampai Camat Tanjungmorawa.
BACA JUGA:
Parlinsyah Harahap Siap Jadi Ketua DPD Partai Demokrat Sumut
"Nyatanya, data pelepasan itu di Pemprov Sumut belum diumumkan, tetapi data di BPN Sumut adalah kisaran 8.500 hektar. Data di PTPN2 adalah 5.800 hektar. Anehnya, yang pernah ditandatangani Bupati Deliserdang hanya 2.500 hektar," sebutnya.