drberita.id | Menyikapi KPK dan Ombudsman, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi meminta semua pemangku kepentingan di pemda, agar membenahi kualitas pelayanan publiknya.
"Kenapa kita masih seperti ini terus. Saya kepingin tuntas, clear. Selesai semua. Kalau kita ingin jaga Sumatera Utara, ayo kita jagalah. Perbaiki layanan publik ini," tegas Edy pada rakor Pencegahan Korupsi dalam Pelayanan Publik, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jumat, 19 Februari 2021.
Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperingatkan pemerintah daerah di seluruh Provinsi Sumatera Utara agar menghindari praktik pemerasan, suap, atau gratifikasi dalam pelayanan publik.
BACA JUGA :KPK Peringatkan Pemda di Sumut Hindari Korupsi dalam Pelayanan Publik
Sementara, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumut Abyadi Siregar mengatakan kualitas pelayanan publik di pemda-pemda di Sumut masih relatif perlu perbaikan.
Di Sumut, Ombudsman masih melihat belum semua pemda menerapkan standar layanan publik, sehingga ketiadaan ini manipulasi yang berakibat merugikan masyarakat.
"Kondisi pelayanan publik di Sumatera Utara masih memperihatinkan. Negara hadir tapi justru menyusahkan rakyat. Pelayanan publik kita di daerah masih jauh dari yang diharapkan," ucap Abyadi.
BACA JUGA :Akhirnya Gubsu Bisa Lantik 13 Pejabat Eselon 2, Ini Daftar Namanya
"Butuh mindset atau pola pikir yang diubah. Kita masih terjebak dalam hal-hal prosedural dan administratif. Yang diperlukan adalah layanan yang cepat, inovatif, dan berorientasi hasil," tutup Abyadi.