drberita.id | Pejabat Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sumatera Utara jangan mudah terintervensi atau terpengaruh oknum yang ingin 'mengkotak-kotakan' keberadaan insan pers di kantor Gubrrnur Sumut. Siapa oknum di balik temu pers Kadis BMBK Sumut Bambang Pardede.
"Kita harapkan seperti itu. Pejabat Diskominfo Sumut jangan mudah diintervensi pihak manapun jika tujuannya untuk membuat gap-gap (jurang pemisah) sesama kalangan jurnalis yang bertugas di kantor gubernur," kata Sekretaris DPW Jaringan Media Independen (JMI) Sumut Sofy Anwar di Medan, Sabtu 17 April 2021.
IWO: Di Medan Bobby itu Walikota, Paspampres Tidak Perlu Terlalu Lebay
Diketahui, beberapa waktu lalu pejabat Diskominfo Sumut memfasilitasi kegiatan temu pers Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Sumut Bambang Pardede di kantor Gubernur Sumut.
Kegiatan itu untuk mengekspos beragam capaian instansi Dinas BMBK Sumut dalam merealisasikan program kerjanya. Anehnya, pertemuan itu hanya melibatkan segelintir wartawan.
[br]
Sementara, ada puluhan jurnalis lainnya yang medianya terdaftar resmi di Pemprov Sumut, namun tidak mendapat informasi adanya jadwal temu pers tersebut. Bahkan beberapa wartawan 'sengaja' diabaikan agar tidak mengikuti kegiatan temu pers.
"Kita yakin, Kadis Kominfo Sumut tidak menginginkan hal itu terjadi karena dianggapnya undangan temu pers itu sudah disosialisasikan. Tapi faktanya berbeda. Kita minta ke depan jangan lagi ada upaya diskriminatif seperti itu," kata Sofy.
Wartawan dan Media Yang Berdamai Dengan Pemko Medan Tak Miliki Integritas
Sofy juga meyakini Gubernur Sumut Edy Rahmayadi lebih menginginkan agar wartawan menyatu dan tidak 'terkotak-kotak' sebagai mitra kerja pemerintah dalam menyosialisasikan program pembangunan di Sumatera Utara menuju provinsi bermartabat.
"Saya rasa ini harapan Gubernur dan wakilnya. Begitu juga harapan kepala daerah lainnya di Provinsi Sumut. Sebab wartawan adalah mitra kerja pemerintah," katanya.
[br]
Menurut Sofy, jurnalis keberadaanya jelas. Dalam bertugas sesuai kode etik jurnalistik bukan menjadi lawan pejabat dan bukan membawa petaka. Sofy juga mendapat informasi jumlah jurnalis yang sudah lulus uji kompetensi wartawan (UKW) Dewan Pers dan telah terdaftar resmi di Pemprov Sumut diperkirakan mencapai 80 orang lebih.
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Diskominfo Sumut Harvina Zuhra ketika dikonfirmasi mengenai hal tersebut membenarkan bahwa dirinya bersama Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Diskominfo Sumut Abdul Aziz hadir dalam acara konperensi pers itu. Tetapi kehadiran mereka tidak dalam kapasitas sebagai pengundang wartawan.
Menko Polhukam : Pers Adalah Pilar yang Paling Sehat
"Dalam acara tersebut, kami hanya diminta untuk mendampingi Kadis BMBK Sumut. Saya tidak tahu siapa yang mengundang wartawan," ujarnya.