drberita.id | Dewan Pimpinan Pusat Relawan Indonesia Kerja (DPP RIK) Jokowi menyampaikan empat saran strategis kepada Kantor Staf Presiden (KSP) saat pertemuan dengan Kedeputian IV program KSP Mendengar, Kamis 19 November 2020 di Garuda Plaza Hotel.
Ke empat saran strategis yang disampaikan RIK yakni Undang Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) terutama kluster ketenagakerjaan harus tegas menghapus kesenjangan antara etnis Tionghoa dan Non Tionghoa di perusahaan-perusahaan swasta. Semua penggajian diusulkan RIK berdasarkan masa kerja dan prestasi, bukan berdasarkan etnis.
"Terutama para pekerja bank swasta yg sering mengalami diskriminasi. Contoh kasus pekerja bank swasta di Medan, Jakarta dan kota-kota besar lain di Indonesia yang sering mengalami diskriminasi penggajian," kata Bendahara Umum DPP RIK Jokowi, Alian Napiah Siregar.
Baca Juga :LIBIN Temukan Kantor Camat di Asahan Tutup Pada Jam Kerja
Bayangkan saja, sambung Alian, pekerja etnis Tionghoa nol pengalaman atau baru bekerja bisa mendapat gaji sama besar dengan pekerja etnis Non Tionghoa yang sudah bekerja puluhan tahun dengan status level pendidikan yang sama.
"Mohon maaf kami bukan bermaksud mempersoalkan suku, karena kami juga bersahabat baik dengan saudara-saudara kami etnis Tionghoa. Namun hendaknya Peraturan Pemerintah sebagai turunan Undang Undang Cipta Kerja memperhatikan usulan ini," ujar Alian.
Usulan RIK lainnya, ujar Alian, agar vaksinasi Covid-19 harus betul-betul di sosialisasikan secara masif dengan segala cara agar tidak ada perlawanan masyarakat terhadap program vaksin anti Corona.
Usulan RIK lainnya disampaikan Wakil Ketua Umum DPP RIK Jackianto Sitorang kepada Staf Komunikasi Politik KSP Atok Hillah, yakni mengenai nasib petani dan nelayan.
"RIK berpendapat, petani tidak perlu diberikan subsidi pupuk dan bibit, tapi subsidi langsung dalam bentuk uang. Pemerintah harus melatih petani membuat pupuk sendiri dan pembibitan sendiri agar petani kita berdaulat terhadap lahannya sendiri," ujar Jack.
Terhadap nasib nelayan, RIK mengusulkan agar pemerintah menerapkan aturan zona tangkap yang tegas. Perlindungan dan jaminan wilayah tangkap nelayan tradisional atau nelayan kecil harus, ujar Situmorang, harus ditegakkan.
"Kemudian alat tangkap dan alat produksi ikan harus dijamin oleh pemerintah. Aneh rasanya harga ikan dipasaran lokal apalagi internasioanal mahal, tapi nelayan tetap miskin. RIK berkonsentrasi pada bidang perikanan dan kelautan seperti pesan ketua umum RIK Sahat Simatupang," ujar Jackianto.
Adapun dalam bidang pendidikan, RIK menyampaikan saran agar pemerintah memikirkan pembelajaran TK, SD, SMP dan SMA dengan konsep ke Indonesiaan dan memperkenalkan budaya suku-suku yang beragam. "RIK melihat Menteri Pendidikan Nadiem Makarim belum mampu mengelaborasi dan kolaborasi muatan lokal dan globalisasi arah pendidikan dalam kurikulum," ujar Ketua RIK Dapil V Medan Romy Pasaribu.
Selain itu, ujar Romy, RIK mengusulkan Kuliah Kerja Nyata atau KKN bagi mahasiswa tingkat akhir perlu dihidupkan kembali untuk mencegah intoleransi di Indonesia.
Baca Juga :Kurang Sehat, Bobby Batal Resmikan Rumah Qur'an
"Misalnya mahasiswa Universitas Syiah Kuala atau Unsyiah Aceh bisa KKN ke Tapanuli atau ke Papua, dan mahasiswa Papua bisa KKK ke Sumatera Barat atau ke Jawa Barat dan semua biayanya ditanggung negara. Ini penting agar terjadi pembauran antar suku - suku di Indonesia dan mencegah segragasi sosial yang semakin tajam," tutur Romy.
art/drb