drberita.id -Perusahaan pemerintah maupun swasta diimbau untuk segera memutus kerja sama dengan perusahaan maupun Bank Internasional yang ikut mendanai produsen senjata yang menjual ke Israel.
"Perusahaan di Indonesia, baik yang dimiliki oleh negara maupun swasta, harus segera memutus kerja sama dengan perusahaan maupun Bank Internasional yang terbukti ikut mendanai produsen senjata dan menjualnya ke Israel. Itu sama artinya perusahaan di Indonesia baik swasta maupun negeri ikut terlibat membantai rakyat Palestina," kata Aktivis 98 Muhammad Ikhyar di Medan, Jumat 21 Juni 2024.
Diberitakan, muncul laporan yang diterbitkan oleh 19 organisasi serikat pekerja yang mengungkap beberapa lembaga keuangan eropa menginvestasikan miliaran uero untuk produsen senjata internasional yang menjual senjatanya ke Israel.
Menurut laporan tersebut ada enam produsen senjata terbesar di dunia yang sahamnya di miliki oleh Boeing, General Dynamics, Leonardo, Lockheed Martin, RTX, dan Rolls-Royce.
Kemudian juga diungkap dalam laporan tersebut beberapa Bank Internasional yang turut menginvestasikan modalnya untuk membiayai perusahaan produsen senjata tersebut termasuk di dalamnya Bank Prancis, BNP Paribas, Bank Credit Agricole, Deutsche Bank, Barclays dan UBS, dana pensiun pemerintah Norwegia, GFPG, perusahaan asuransi Allianz, HSBC Inggris dan Standard Chartered.
Menurut Ikhyar, dalam investigasinya, ada beberapa perusahaan yang diduga terlibat kerja sama dengan bank maupun perusahaan internasional yang mendanai produsen senjata tersebut.
"Jika kita chek nama bank dan perusahaan internasional tersebut, ada beberapa yang masih melakukan kerja sama dengan perusahaan di Indonesia, misalnya perusahaan asuransi Allianz dengan Bank Mandiri, Buka Lapak, BTPN, dan banyak lagi," beber Ketua Relawan Prabowo-Gibran saat Pilpres 2024.
Ikhyar meminta semua pihak, termasuk perusahaan maupun pelaku bisnis di Indonesia membantu perjuangan rakyat Palestina.
"Semua pihak, termasuk perusahaan maupun pengusaha Indonesia harus membantu perjuangan rakyat Palestina, baik dari segi politik, ekonomi maupun kemanusiaan, karena itu merupakan amanat konstitusi," tandasnya.
Laporan yang dirilis Federasi Internasional untuk Hak Asasi Manusia (FIDH) tersebut juga menyatakan lembaga keuangan memiliki tanggung jawab untuk tidak berkontribusi terhadap pelanggaran hak asasi manusia
Menurut standar internasional mengenai bisnis dan hak asasi manusia, lembaga keuangan memiliki tanggung jawab yang jelas untuk memastikan bahwa mereka tidak berinvestasi di perusahaan yang berkontribusi terhadap pelanggaran hak asasi manusia
Hal itu dikatakan Gaelle Dusepulchre, Wakil Direktur Bidang Bisnis, Hak Asasi Manusia & Lingkungan FIDH, seperti dikutip Palestine Chronicle, Jumat 21 Juni 2024.