drberita.id | Corporate Communications Team PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) mengungkapkan, pada 17 Maret 2022, pimpinan PT. SMGP Riza Pasikki bersama Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM RI menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan komisi VII DPR RI di Jakarta.
Pertemuan itu terkait penjelasan kejadian dugaan kebocoran gas H2S yang dialami masyarakat sekitar wilayah kerja PT. SMGP, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, pada 6 Maret 2022 lalu.
Dalam pertemuan itu hadir juga Direktur Utama PT. Geodipa (Persero) Riki Ibrahim, untuk memberikan penjelasan tentang kecelakaan kerja akibat kebocoran gas H2S di lapangan panas bumi.
Dalam keterangan pers yang diperoleh wartawan, RDP dengan Komisi VII DPR RI itu, ada beberapa poin penting untuk disepakati bersama, antara lain;
pertama, pelaksanaan audit investigasi menyeluruh oleh Dirjen EBTKE, terkait kejadian di wilayah kerja dan seluruh PLTP.
BACA JUGA:
KPK Tahan 3 Tersangka "Dana Adat Istiadat" Kabupaten TabananKedua, pelaksanaan pengawasan Dirjen EBTKE terkait kelayakan, standar dan kinerja pihak ketiga dalam kegiatan usaha pemanfaatan panas bumi.
Ketiga, pemenuhan kelengkapan fasilitas K3 yang layak termasuk unit pelayanan kesehatan dan program trauma healing di wilayah kerja panas bumi, terutama untuk penanganan resiko kecelakaan kerja, baik bagi pekerja maupun masyarakat sekitar.
Keempat, penyampaian jawaban tertulis atas semua pertanyaan anggota Komisi VII DPR RI paling lambat 23 Maret 2022.
"PT. SMGP akan selalu memberikan dukungan penuh atas pelaksanaan poin yang disampaikan tersebut," kata Corporate Communications PT SMGP.
BACA JUGA:
ORI Temukan Maladministrasi Seleksi KPID Sumut, Kuasa Hukum: kita respek dan sayang sama Ayah EdySelain itu, di hari yang sama, PT. SMGP, perwakilan EBTKE serta salah satu anggota DPR RI Komisi VII, beberapa unsur dan elemen masyarakat Mandailing Natal, juga mengadakan pertemuan dalam rangka silaturahmi.
Dalam kesempatan ini, ada dua belas poin usulan dari elemen masyarakat yang disampaikan kepada pihak PT. SMGP.
"Namun, untuk mencapai kesepakatan yang baik bagi semua pihak, PT. SMGP tetap mengutamakan diskusi dan komunikasi intensif secara langsung, baik dengan masyarakat Desa Sibanggor yang terdampak, maupun dengan aparat desa di Kecamatan Puncak Sorik Marapi, juga berkoordinasi dengan Forkopimda," ungkapnya.