drberita.id | Presiden Mahasiswa (Presma) USU Muhammad Rizki Fadillah mengatakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengeluarkan Peraturan No. 30 Tahun 2021 tentang Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual menimbulkan kontroversi di lingkungan kampus.
Permendikbudristek tersebut dinilai menciptakan banyak penolakan oleh para pemuka agama, tokoh masyarakat dan terkhususnya mahasiswa. Di pasal pada peraturan tersebut adanya frasa "tanpa persetujuan korban" di dalam kekerasan seksual, sehingga kekerasan seksual tidak menjadi masalah jika korban setuju.
"Ini menimbulkan pertanyaan apakah Permendikbudristek tersebut menyetujui kampus merdeka seks bebas? Secara tidak langsung, Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 melegalkan perbuatan seksual di lingkungan kampus," ungkap Rizki Fadillah dalam keterangan tertulis, Senin 15 November 2021.
BACA JUGA:
Rekayasa Kasus: Itwasda Polda Sumut Panggil Mantan Kapolsek SukaramaiPadahal, lanjut Koordinator BEM Seluruh Indonesia Wilayah Sumatera Bagian Barat dan Utara, secara keseluruhan substansi Permendikbudristek tersebut memiliki aspek dan tujuan yang baik, akan tetapi adanya frasa pada pasal 5 menghilangkan makna positif dari Permendikbudristek tersebut.
"Saya berharap agar Bapak Nadiem harus menerima masukan dari berbagai pihak, terkhususnya para pemuka agama. Sehingga tidak akan terjadi lagi konflik penafsiran liar dari frasa-frasa di peraturan dalam Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tersebut," kata Rizki.
Rizki menegaskan perlu ditambahkan pasal larangan seks di luar nikah dan larangan seks sesama jenis di Permendikbudristek, sehingga menurut saya bisa diterima oleh berbagai pihak yang tidak menyepakati tujuan Permendikbudristek tersebut.
"Karena kita harus mengetahui bahwasannya norma agama harus kita kedepankan, sesuai dengan sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa. Peraturan harus bisa memperhatikan norma agama, dan agama melarang perbuatan seks di luar nikah dan sesama jenis," tegasnya.