drberita.id -Beredar kabar Pj. Bupati
Batubara Nizhamul akan diganti dengan Sekda Labuhanbatu Selatan (Labusel) Heri Wahyudi. Padahal jabatan Pj. Bupati
Batubara baru dilaksanakan Nizhamul lebih kurang 5 bulan sejak dilantik 27 Desember 2023.
Kabar pergantian Pj. Bupati Batuara tersebut mendapat respon dari mantan birokrat Pemprov Sumut yang juga pernah Pj. Bupati Batubara Syaiful Syafri.
Syaiful Syafri mengatakan dirinya mengetahui kabar Pj. Bupati Batubara Nizhamul akan dibanti bersamaan dengan Pj. Bupati Padang Lawas dan Pj. Walikota Sidimpuan sesuai Keputusan Mendagri Nomor: 100.2.1.3/4444/OTDA tertanggal 13 Juni 2024.
"Mengapa bisa terjadi pergantian secepat itu, sebenarnya jika berpedoman kepada Permendagri Nomor 4 tahun 2023 tentang Pj Gubernur, Bupati dan Walikota, khususnya pasal 16 ayat 1, bahwa jabatan Pj. Bupati atau Pj. Walikota itu berlangsung selama 1 tahun dan selanjutnya bisa berganti atau di perpanjang jika dibutuhkan, terkecuali ada evaluasi dari Mendagri," ujar Syaiful, Senin 17 Juni 2024.
Namun, kata Syaiful, kabar pergantian Pj. Bupati Batubara Nizhamul yang baru efektif bertugas 5 bulan sejak pelantikannya 27 Desember 2023 lalu, itu merupakan kewenangan Mendagri yang mungkin hasil evaluasi atas kinerjanya selaku Pj. Bupati Batubara belum sesuai dengan harapan masyarakat dan pembangunan di daerah.
"Saya ngak paham tentang kinerja Pj. Bupati Batubara selama 5 bulan ini, namun saya belum melihat 4 masalah besar yang diributi masyarakat di Batubara ditindak lanjuti oleh Pj. Bupati Batubara Nizhamul, sehingga masyarakat terus meributinya," kata Wakil Ketua DPW PKB Sumut ini.
4 kasus tersebut yaitu kasus PPPK tahun 2023, kasus Kepala BPPD yang terus didemo masyarakat atas hilangnya mobil dinas dan uang kas Rp. 7,6 miliar, belakangan soal anggaran 2024 defisit, sehingga kontraktor yang dirugikan berdemo di Kantor Bupati. Belum lagi kejelasan status kepemilikan tanah pembangunan Kantor Dinas Dukcapil dan Kantor Bupati Batubara.
Tapi Pj. Bupati Batu Bara punya staf khusus yang diangkat untuk membantu pemerintah paerah?
Mengenai pengangkatan staf khusus sampai 11 orang, Syaiful mengaku baru mengetahui setelah ramai dipemeberitaan media. "Menurut saya apa sangat urgen sehingga sampai mengangkat staf khusus sampai 11 orang," cetus Syaiful.
Karena sesuai Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, lanjut Syaiful, Pemkab Batubara sudah memiliki struktur pemerintahan yang ideal, tinggal lagi para pimpinan dan staf OPD apakah memiliki kompetensi dalam bekerja atas jabatan yang disandang.
"Jikapun harus mengangkat staf khusus kan harus sesuai dengan Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakni ada yang sangat prinsip di daerah, makanya diangkat staf khusus yang memiliki kompetensi dan pengalaman di pemerintahan, serta pengangkatannya sudah ada persetujuan atasan seperti Gubernur atau Mendagri," tegasnya.
Apakah Staf khusus yang diangkat memiliki pengalaman dan kompetensi
"Saya kurang kenal ya. Tapi menurut saya, jika staf khusus memiliki pengalaman pemerintahan dan kompetensinya sesuai, saya yakin 4 kasus yang diributi masyarakat menjadi prioritas kerja, termasuk rencana pembangunan 5 tahun ke depan sesuai RPJMN 2025-2029 yang berhubungan dengan peningkatan SDM masyarakat dan pendidikan, pelayanan kesehatan, penanganan pengangguran, pemberdayaan dan pelestarian lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi," terangnya.
Syaiful Syafri pun menjelaskan kondisi Kabupaten Batubara saat ini angka kemiskinannya masih cukup tinggi, demikian juga stunting, pengangguran, termasuk kualitas pendidikan secara nasional, juga gaji buruh perlu perbaikan, termasuk usaha pertumbuhan ekonomi.