drberita.id -Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Muryanto Amin kini menjadi perhatian publik yang mengelola perkebunan kelapa sawit di atas lahan 5000 haktare di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dengan Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara (KP-USU) menjadi PT. USU.
Pengamat Kebijakan Publik dan Anggaran, Ratama Saragih mengatakan perkebunan kepala sawit yang dikelola KP USU telah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dan sangat layak menjadi prioritas pemeriksaan oleh aparat penegak hukum (APH) untuk mengungkap kerugian keuangan negara.
Temuan BPK tersebut patut ditangani secara serius oleh APH untuk membuktikan integritas USU sebagai kampus yang bersih dari perbuatan korupsi.
"Kejaksaan Agung (Kejagung) RI sudah bisa masuk melalui temuan BPK RI tersebut dengan menetapkan status tersangka dari kejahatan korupsi yang terjadi akibat adanya penyalahgunakan wewenang dan jabatan untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain, serta korporasi dalam pengolahan tanah perkebunan milik USU," ujar Ratama Saragih, Kamis 11 September 2025.
Ratama juga mengatakan bukti permulaan kejahatan korupsi perkebunan kepala sawit KP USU tersebut bisa diketahui dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan BPK RI atas pengelolaan pendapatan, belanja, aset, entitas anak, dan instansi terkait lainnya pada 2022 hingga 2023 dengan nomor.17/LHP/XIX/12/2023, tanggal 29 Desember 2023.
BPK dalam temuan telah menguraikan secara jelas runtutan peristiwa, serta kejadian KP-USU yang berubah menjadi PT. USU sehingga bisa memperoleh sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang dijadikan agunan ke bank dan ternyata tanpa persetujuan dan kontribusi ke negara.
"Sudah terpublikasi dengan jelas apa yang terjadi dan dilakukan oleh KP USU yang berubah menjadi PT. USU terhadap lahan perkebunana kepala sawit di Kabupaten Madina," sebutnya.