drberita.id | Langkah Ketua Umum Partai DemokratAgus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah tepat dengan mengungkapkan ada upaya kudeta atau pengambilalihan kekuasaan di partai ke muka umum.
Demikian disampaikan Pengamat Politik Universitas Al Azhar Ujang Komarudin, Selasa 2 Februari 2021.
Baca Juga :Terungkap, Puluhan ASN Ikut Nikmati Uang Korupsi DBH PBB Labura
Menurut Ujang, dengan tidak mempublikasi adanya gerakan kudeta baik dari internal maupun eksternal partai, justru dapat dipastikan pengambilalihan Partai Demokrat secara paksa bakal menjadi nyata pada Februari ini.
"Karena jika tak diungkap ke publik dan jika publik tak tahu, bisa jadi bulan ini kudeta (Partai Demokrat) itu sudah terjadi. Namun karena sudah diungkap ke publik maka publik pun turut peduli dan mengawasi terkait soal akan ada kudeta di Demokrat tersebut," kata Ujang.
Ujang kemudian membandingkan dengan Partai Berkarya yang mengalami upaya serupa dengan Partai Demokrat. Di mana salah satu faktor Partai Berkarya kini tidak lagi dipenggawai Tommy Soeharto menurut Ujang ialah karena upaya kudeta di partai tersebut yang tidak mencuat, semisal halnya di Demokrat.
"Saya bandingkan dengan Partai Berkarya. Kudeta Partai Berkarya itu karena tak mencuat ke publik. Akhirnya tahu-tahu ada kudeta," katanya.
Baca Juga :Donking: Gubsu Respon Pengaduan GM FKPPI Sumut
"Hal yang bagus saja jika AHY sudah berkirim surat ke presiden untuk klarifikasi. Dan agar presiden menginggatkan anak buahnya yang dianggap dan diduga akan mengkudeta," tandas Ujang.
Untuk diketahui, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa.
AHY berujar gerakan terdebut mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat. Berdasarkan informasi yang diperoleh, AHY menyebut gerakan take over Partai Demokrat juga melibatkan lingkaran sekitar Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Baca Juga :Tingkatkan Kapasitas Diri, Amil BM Gayo Lues Ikuti Pelatihan di DDW
"Kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. Lebih lanjut, gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo," tutur AHY dalan keterangannya usai rapat pimpinan, Senin 1 Februari 2021.
Namun untuk mengkonfirmasi informasi tersebut, AHY mengaku telah mengirimkan surat secara resmi kepada Jokowi. Surat yang dikirimkan tersebut bertujuan untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari Jokowi terkait kebenaran informasi keterlibatan gerakan di lingkaran kekuasaan.
art/drb