drberita.id -
Pendiri KBPP Polri menolak calon tunggal ketua umum pimpinan pusat dan meminta
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunda musyawarah nasional (Munas) sampai pada Juni 2026.
"Kita sangat menolak calon tunggal ketua umum KBPP Polri di munas, dan kita juga minta pendaftaran calon ketua umum dimundurkan sampai akhir April 2026. Karena hari ini 18 April pendaftaran calon ketua umum ditutup," tegas pendiri Syaiful Syafri didampingi Riswandi Husain di Medan, Sabtu 18 April 2026.
"Kita juga meminta ayahanda Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunda munas hingga Juni 2026, karena rencana munas mau dilaksanakan pada 14-15 Mei," sambungnya.
Sebagai pendiri dan Dewan Pembina PD KBPP Polri, Syaiful Syafri ingin mengembalikan KBPP Polri ke kitohnya sebagai anak Polri.
KBPP Polri berdiri dari Sumatera Utara (Sumut) pada 1 Maret 2000 untuk meningkatkan SDM dan membuka lapangan kerja bagi anak anak Polri, serta membantu Polri dalam kamtibmas, sekaligus membela Polri dalam kondisi apapun," katanya.
Menurut Syaiful, Ketua Umum PP KBPP Polri Evita Nursanti sampai saat ini tidak mampu memimpin karena tidak memahami ruh dari berdirinya KBPP Polri.
Syaiful memastikan dirinya ingin maju sebagai calon ketua umum KBPP Polri untuk membawa KBPP Polri kembali ke ril yang sebenarnya untuk anak anak polri.
"Jika permintaan kami dari PD KBPP Polri Sumut tidak direspon dan munas tetap terlaksana pada 14-15 Mei, kami dari Sumut tidak akan akui kepengurusan KBPP Polri, dan kita akan ajukan gugatan ke pengadilan," jelasnya.
Syaiful Syafri juga mengatakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus memahami dinamika yang terjari beberapa waktu belakangan ini, dimana PP KBPP Polri tidak bereaksi saat Polri dihujat publik.
"Hanya PD KBPP Polri Sumut satu-satunya yang berani pasang badan membela Polri. Pertanyaannya, dimana PP KBPP Polri saat publik mengkritik," tegasnya.