drberita.id | Sejumlah oknum mengatasnamakan pengurus DPD KNPI Sumut 'Energy of Harmony' menggelar rapat pleno di Grand Kanaya, Senin 15 Maret 2021, sore. Ternyata pleno tersebut rapat liar di luar konstitusi.
"Itu inkonstitusional, hanya kumpul-kumpul belasan orang. Sementara pengurus DPD KNPI Sumut ada 200-an orang," kata Samsir Pohan, Senin 15 Maret 2021 malam.
Samsir juga membantah anggapan yang membingkai bahwa seolah-olah dirinya menolak upaya mempersatukan pemuda.
BACA JUGA :21 PK Partai Golkar Kota Medan Sampaikan Fakta Integritas
"Soal isu saya tidak mendukung penyatuan KNPI, itu tidak benar. Ada oknum-oknum yang mengatasnamakan DPP KNPI, ini yang kemudian ditangkap publik sebagai perpecahan," ungkap Samsir.
Selama ini pihaknya berusaha merangkul semua elemen pemuda.
"Ada keinginan Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama untuk merangkul semua elemen pemuda lewat cara-cara konstitusional. Posisi saya adalah mendukung kebijakan tersebut. Karena bagi saya, niat baik haruslah dilakukan dengan cara-cara yang baik pula," ujar Samsir.
Soal sanksi kepada oknum yang menggelar rapat liar, Samsir bersama pengurus DPD KNPI Sumut sedang menjadwalkan rapat pleno untuk pemberian sanksi organisasi.
BACA JUGA :LAHP Ombudsman Dibantah Walikota Medan
"Mengambil keputusannya nanti lewat rapat pleno resmi. Nanti dalam pleno juga dibahas soal konsolidasi organisasi," kata Samsir.
Langkah ini, sambungnya, ditempuh agar menjadi pengingat bagi seluruh elemen kepemudaan di Sumut bahwa berorganisasi punya aturan dan mekanisme.
"Kita tidak ingin meninggalkan jejak buruk kepada generasi pemuda. Bahwa berorganisasi haruslah bertindak sesuai aturan. Kepada semua pemuda, mari tetap solid dalam bersinergi dalam keharmonisan," tandas Samsir.
BACA JUGA :Aset PT. Bank Sumut Melejit Rp 33,5 Triliun, Syaiful Azhar Komut Independen