drberita.id | Dinasti politik melahirkan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sehingga gagal menerjemahkan demokrasi pancasila atau demokrasi kerakyatan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Hal itu dikatakan intelektual dan pengamat demokrasi Indonesia, Surya Nita di tengah tengah peluncuran buku 'Mata Air Indonesia Maju - Bunga Rampai Gagasan Kepada Cak Imin' yang digelar Rumah Politik Kesejahteraan (RPK) di area Foodcourt Gajah Mada, Medan, Minggu 19 Juni 2022.
Menurut Nita, demokrasi Indonesia ke depan butuh sosok pemimpian yang muda dan bisa menarik diri dari lingkaran oligarkisme. "Dibutuhkan pemimpin yg bebas dari praktek oligarki," tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar dalam sambutan tertulisnya untuk acara menyatakan, sumberdaya Indonesia perlu dikelola secara bersama dan bukan hanya dikuasasi oleh korporasi dan monopoli oligarki. Demokrasi Indonesia kini menghadapi tantangan luar biasa dari kekuatan oligarki.
Masih menurut Muhaimin Iskandar, Indonesia masa depan harus merawat dan memperluas semua skema dan cara serta institusi sosial yang ditujukan untuk sebanyak banyaknya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
BACA JUGA:
Gegara Eks Pimpinan Cabang Bank Sumut, Polres Sibolga Dilaporkan ke Ombudsman"Harus ada panduan dan langkah baru dalam politik Indonesia ke depan untuk menghentikan kesenjangan dan ketimpangan sosial ekonomi. Kita ingin politik yang inklusi, kemajuan untuk semua, dan untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi," tegas Muhaimin Iskandar.
Kritik pedas juga mencuat dalam forum diskusi dari pengamat politik Rocky Gerung. Rocky yang juga hadir sebagai pemebicara menyatakan Indonesia butuh terhubung lebih dalam dengan gagasan kemajuan.
"Mulailah dengan buku seperi ini, supaya bangsa ini terhubung dengan jalan pikiran, bukan hanya dengan jalan tol," tutur Rocky Gerung.
Wina Chairina, aktivis yang menangani banyak konflik agrarian di Medan, mengutarakan hal senada. Dalam tanggapannya atas buku 'Mata Air Indonesia Maju' ia menyatakan apresiasi dan pentingnya memetakan masalah masalah mendasar seperti soal tanah kepada calon pemimpin.
Ia menyebut bahwa program agraria yang dicanangkan selama ini masih lebih dominan berorientasi pada semata pembangunan.
"Belum menyentuh akar dan tujuan yang genuine supaya masyarakat adat, para petani, bisa mendapat kesejahteraan melalui redistribusi dan akses yang adil pada sumber sumber agraria," jelasnya.
BACA JUGA:
Kasus Rektor UINSU Digiring ke Jakarta, Minta Kementerian Agama Copot Prof. Syahrin HarahapSuara senada juga ditegaskan Kristian R Simarmata selaku aktivis 98 dan pegiat advokasi sosial di Medan.
Menurutnya, perbaikan dan pendalaman demokrasi politik Indonesia sudah berlangsung. Tetapi beban keadilan ekonomi masih jauh dari harapan yang memuaskan banyak masyarakat.
"Akses dan kesetaraan dalam urusan ekonomi dan kesejahteraan masih belum memuaskan, meski reformasi sudah menghasilkan kualitas demokrasi politik yang lebih bebas dan baik untuk warga," tutup Kristian yang turut hadir menjadi pembicara forum diskusi tersebut.