drberita.id | Merespon kenaikan BBM yang saat ini menambah beban rakyat di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi Covid-19, DPP Partai Demokrat khususnya Bappilu sejak minggu kedua Agustus lalu telah mengkomunikasikan kepada anggota Fraksi Partai Demokrat di DPR-RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk mengambil langkah dan tindakan.
"Selain menyuarakan di Parlemen terkait penolakan ini, juga di 514 Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota juga diminta untuk melakukan aksi penoalakan kenaikan BBM ini," ungkap Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani dalam keterangan tertulis, Selasa 6 September 2022.
BACA JUGA:Demokrat: Kenaikan BBM Tidak Tepat di Tengah Pemulihan Ekonomi Rakyat Akibat Pandemi Covid-19Namun Kamhar mengingatkan kepada kader Partai Demokrat, tidak perlu menangis saat melakukan aksi penolakan kebaikan harga BBM.
"Kader tak perlu menangis dalam menyampaikan argumentasi penolakan kenaikan BBM ini sebagaimana aksi sandiwara elit elit partai PDIP pada saat merespon kenaikan BBM di masa pemerintahan SBY yang lalu, yang ternyata saat ini ketika berkuasa bisa memahami kenaikan BBM. Padahal tak ada situasi yang mendesak jika pemerintah benar benar peduli dengan rakyatnya," Kamhar Lakumani.
Karenanya, kata Kamhar, seluruh kader dibebaskan untuk ikut serta bersama rakyat melakukan unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM ini, bila perlu mengajak keluarga TNI, keluarga Polri, keluarga PNS/ASN, dan partai partai lain untuk ikut turun kejalan dalam aksi damai.
BACA JUGA:Forum Rakyat dan Aktivis Sumut Demo Kenaikan BBM di Gedung DewanArgumentasi beban APBN yang terlalu berat, sambung Kamhar, sebenarnya masih banyak jalan yang bisa ditempuh jika benar benar pro rakyat. Bisa melalui relokasi penggunaan anggaran untuk meninjau ulang IKN dan infrastruktur yang tak prioritas, termasuk juga dengan jalan menekan tingkat kebocorab APBN.
"Tapi pemerintah mengambil jalan pintas, dan jalan mudah untuk memenuhi segala ambisinya dengan memberikan beban kepada rakyat," katanya.
"Menaikan harga BBM untuk menekan beban APBN ini langkah paling instan dan paling mudah, tapi sekaligus juga menunjukkan pemerintah tak kreatif tak punya hati," tegas Kamhar Lakumani.