drberita.id | Partai Buruh menolak Presidential Thershold (PT) karena jauh dari arti demokrasi yang sesungguhnya di Indonesia.
"Kami juga akan menggugat presiden threshold, ikut melakukan judicial review untuk menjadi 0 persen," ungkap Ketua Partai Buruh Sumut Wily Agus Utomo di Medan, Jumat 7 Januari 2022.
BACA JUGA:
MoU Dengan Kepul, DDW Siapkan Program Sedekah SampahMenurut Wily, PT 20 persen sangat membahayakan demokrasi dalam pemilihan presiden. Dua pemilu sebelumnya pada 2014 dan 2019 sangat merugikan demokrasi dengan hanya memunculkan dua pasangan calon.
"Dimana tidak ada saluran rakyat kecil dan elemen marginal untuk memilih di luar dua kandidat presiden, sehingga harapan rakyat untuk merubah nasibnya melalui pangung politik dibelenggu oleh sekelompok birokrat politik dan oligarki politik guna mempertahankan kepentingannya yang dirasakan tidak mensejahterahkan rakyat," kata Wily.
"Partai Buruh berpendapat demokrasi yang tidak sehat di Indonesia adalah adanya parlementary threshold," tutupnya.