Ombudsman RI Perwakilan Sumut Buka Posko Pengaduan Korban Dampak Covid-19

Artam

Warning: getimagesize(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/sudutbir/drberita.id/amp/detail.php on line 180

Warning: getimagesize(https://cdn.drberita.id/photo/berita/dir042020/_6333_Ombudsman-RI-Perwakilan-Sumut-Buka-Posko-Pengaduan-Korban-Dampak-Covid-19.jpg): Failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/sudutbir/drberita.id/amp/detail.php on line 180

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/sudutbir/drberita.id/amp/detail.php on line 181

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/sudutbir/drberita.id/amp/detail.php on line 182
istimewa
Kepala Ombudsman Perwakilan Sumut Abyadi Siregar

DRberita | Anda termasuk warga terdampak wabah Covid-19 yang tidak mendapat layanan sebagaimana mestinya? Misalnya, tidak mendapat layanan Jaring Pengaman Sosial (JPS), layanan kesehatan, layanan keuangan, transpotasi dan layanan keamanan. Laporkan ke Ombudsman RI.

Ya, saat ini, Ombudsman RI, termasuk Ombudsman RI Perwakilan Sumut memang membuka Posko Pengaduan Daring (online) Covid-19 bagi masyarakat terdampak bencana nasional wabah virus corona yang kini melanda Indonesia.

"Jadi, Posko Pengaduan Daring (online) ini adalah saluran bagi warga yang termasuk sebagai kelompok terdampak wabah covid-19, untuk dengan mudah mengadukan lima bidang layanan pemerintah. Kelima bidang layanan yang dapat dilaporkan itu adalah layanan JPS, layanan kesehatan, layanan keuangan, transpotasi dan layanan keamanan,” jelas Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar, Rabu 29 April 2020.

Baca Juga: Gugatan si Miskin Akibat Corona

Layanan JPS misalnya, lanjut Abyadi merincikan, seperti bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Program Kartu Sembako, Program Kartu Prakerja dan layanan tarif listrik.

Kemudian layanan kesehatan (medis) bagi korban Covid-19 sebagaimana diatur dalam Kepmenkes No: HK.01.07/Menkes/1042020 tentang penyakit dapat menimbulkan wabah dan penanggulangannya.

Baca Juga: Ombudsman RI Ungkap Buruknya Layanan BPJS Kesehatan di Sumut

Hal lain yang dapat dilaporkan melalui Posko Daring (online) Covid-19 Ombudsman RI Perwakilan Sumut ini adalah, layanan lembaga keuangan terhadap nasabah/konsumen. Antara lain kebijakan pemerintah untuk memberi kelonggaran pembayaran kewajiban selama masa darurat Covid-19.

Sementara layanan transportasi khusus bagi warga yang terdampak khusus di daeerah yang diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Terakhir adalah layanan keamanan.

Ini adalah layanan kepolisian bagi masyarakat yang terdampak dari kebijakan PSBB, kebijakan pembebasan narapidana dan kebijakan larangan mudik.

Baca Juga: Lima Kantor BPN di Sumut Masuk Zona Merah Ombudsman

Saluran Laporan & Syarat

Abyadi Siregar yang didampingi Kepala Unit Keasistenan Ferry Indra Sakty Sinaga dan asisten Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL) Florencsia Sipayung menjelaskan, seluruh laporan yang akan disampaikan ke Posko Pengaduan Oline (Daring) Covid-19 Ombudsman RI Perwakilan Sumut itu, dapat disampaikan melalui tautan bit.ly/covid19ombudsman.

Selain itu juga dapat disampaikan melalui saluran Nomor Call Centere/WhatsApp: 0811 945 3737 serta email: covid19-sumut@ombudsman.go.id.

Baca Juga: Layanan Bersih Tanpa Korupsi, Yang Melayani Butuh Komitmen Kuat

Abyadi Siregar menjelaskan, setiap pelapor, harus melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), mengisi formulir pengaduan dan melampirkan dokumen pendukung, seperti foto, surat, dll (jika diperlukan).

Seluruh laporan yang masuk, akan divalidasi untuk melihat kelengkapan persyaratannya. Laporan yang diterima akan ditindaklanjuti. Sementara laporan yang tidak memenuhi syarat, menjadi laporan yang ditolak.

Abyadi Siregar berharap, dengan adanya kanal atau saluran pengaduan Ombudsman RI ini, maka diharapkan warga yang terkena dampak Covid-19 dapat segera melaporkannya, sehingga bisa segera ditindaklanjuti. (art/drb)​

Editor
: Bornok
Sumber
: Pers Rilis

Tag:

Berita Terkait

Politik

6 PHTC Sumut, Direktur MATA: Yang Penting Bobby Nasution Jangan Alergi Terhadap Pengawasan Masyarakat

Politik

Temukan 2 Alat Bukti, Kejati Sumut Tahan dr. Aris dan Ferdinand Kasus Korupsi Covid-19

Politik

Juru Parkir Jadi Kuasa Direktur Korupsi Covid-19 Sumut

Politik

Kesepakatan Korupsi Covid-19 Sumut Berawal dari Pertemuan di Cafe Wak Noer

Politik

Abyadi Siregar: Alumni SMA Muhammadiyah Harus Ikut Tentukan Arah Negara

Politik

Abyadi Siregar: Pengelolaan Dana BOS Harus Sesuai Juknis