drberita.id -Anggota DPD RI asal Sumatera Utara
Muhammad Nuh merasakan kekhawatiran atas adanya pihak yang ingin menguasai lahan madrasah yang telah berdiri sejak tahun 1977 di atas tanah seluas 1.441 meter persegi, yang awalnya dibangun oleh PTPN IX Bandar Klippa.
Hal itu diungkapkan Muhammad Nuh saat bertemu masyarakat Dusun XI Emplasment, Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deliserdang, pada Kamis 9 Oktober 2025.
Pertemuan yang dihadiri sejumlah tokoh masyarakat, seperti Prof. Dr. Pagar Hasibuan (Guru Besar UIN) dan Drs. H. Rahmat Diono, MM (alumni pertama madrasah), tersebut membahas upaya penguasaan lahan Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Al-Firdaus oleh pihak perorangan.
Muhammad Nuh menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi yang di hadapi masyarakat, dan menegaskan pentingnya peran negara dalam melindungi aset pendidikan dan aspirasi rakyat.
"Ini bukan hanya soal tanah, tapi soal keberlanjutan pendidikan agama bagi generasi mendatang. Lahan madrasah ini harus dilindungi, bukan dikuasai oleh perorangan," tegas Nuh.
Ia juga mengatakan dukungannya terhadap inisiatif warga yang ingin membangun kembali madrasah secara gotong royong, setelah bangunannya roboh akibat tidak lagi dikelola dan didanai oleh PTPN.
"Saya mengapresiasi semangat masyarakat yang ingin membangun kembali madrasah ini dengan dana swadaya. Negara harus hadir, pemerintah daerah dan aparat keamanan harus menjalankan tugasnya," katanya.
Keberadaan Madrasah Al-Firdaus telah dikuatkan oleh Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor: 592.1-75/DS/1984. Namun, saat ini masyarakat merasa terancam dengan adanya pihak yang tetap memaksakan kehendak, termasuk dengan mengirim truk bermuatan batu bata ke lahan saat warga tengah kerja bakti.