drberita.id | Satu hari ini, Ombudsman banyak mendapat laporan, baik melalui telepon maupun melalui media sosial, mengenai keluhan soal PPDB tingkat SMA yang hari ini diumumkan. Tidak hanya dari Kota Medan, tapi juga datang dari beberapa daerah di Sumut. Seperti Simalungun, Kisaran dan lainnya."Ini menggambarkan PPDB tahun 2020 ini syarat dengan masalah. Beberapa isu masalah yang dilaporkan seperti ada dugaan kecurangan dalam sistem zonasi," ungkap Kepala Ombudsman Perwakilan Sumut Abyadi Siregar dalam keterangan persnya, Senin 29 Juni 2020."Ada yang jarak rumah dengan sekolah lebih dekat tidak lulus, tapi ada yang jaraknya lebih jauh justru lulus," sambung Abyadi.
Baca Juga: Konser Khitanan: Polisi Akan Periksa Raja dan Ratu DangdutKemudian, kata Abyadi, ada yang melaporkan bahwa ada yang diduga tiba-tiba rumahnya pindah dekat sekolah. Diduga ini bisa terjadi karena ada permainan dalam Surat Keterangan Domisili. "Jadi, diduga ada maen dalam Surat Keterangan Domisili," tegasnya.Sukses modus permainan ini bisa saja terjadi karena ada oknum-oknum di Disdik Sumut selaku panitia PPDB, yang memberi informasi celah kepada masyarakat untuk lulus melalui jalur zonasi.
[br]Ada juga keluhan dari masyarakat bahwa tidak ada SMA Negeri di kecamatan. Ini terjadi di Kecamatan Jawa Meraja dan Kecamatan Hatonduon, Kabupaten Simalungun."Di dua kecamatan ini tidak ada SMA Negeri. Akhirnya, anak-anak di dua kecamatan ini tidak ada yang masuk sekolah negeri. Sementara di sekolah swasta, berbiaya mahal," sebut Abyadi.Ombudsman RI Perwakilan Sumut sangat menyayangkan kesemrawutan penyelenggaraan PPDB tingkat SMA tahun ini. Ombudsman Sumut berharap agar masalah ini bisa diselesaikan. "Kasihan benar orang yang mengikuti proses PPDB ini dengan jujur dan sesuai aturan tapi ternyata mereka dikalahkan oleh orang orang yang bermain curang," kata Abyadi.
Baca Juga: Gubsu Batal Datang ke OmbudsmanApalagi misalnya bila kecurangan itu melibatkan oknum-oknum di Disdik Sumut atau oknum dari instansi lain. Ombudsman RI Perwakilan Sumut juga meminta agar Gubernur Sumut Edy Rahmayadi memberi perhatian serius atas masalah penyelenggaraan PPDB yang syarat dengan masalah ini.Bagaimana Sumut mewujudkan visi misi Sumut Bermartabat kalau penyelenggaraan pendidikan kita tidak beres seperti ini. "Kasihan anak-anak kita yang bertarung jujur dan memenuhi aturan, tapi ternyata mereka dikalahkan oleh orang-orang yang berperilaku tidak jujur. Sayang sekali generasi kita," sindir Abyadi.
[br]Sumut Bermartabat itu harus diawali dengan penyelenggaraan pendidikan yang jujur. Karena itu, Ombudsman berharap Gubernur Sumut mengevaluasi penyebab banyaknya masalah dalam penyelenggaraan PPDB ini.Gubernur juga harus mencari asal muasal penyebabnya. Bila menemukan ada pihak-pihak yang mencoba membuat sistem PPDB ini jadi kacau dan membuat masyarakat jadi resah, gubernur harus mengambil tindakan tegas.Misalnya, kalau masalah ini ada kaitannya dengan permainan Surat Keterangan Domisi, maka pejabatnya harus ditindak tegas. Karena sesuai laporan masyarakat, kesemrawutan pelaksanaan PPDB ini ada kaitannya dengan penerbitan Surat Keterangan Domisili.
Baca Juga: Gara-gara Antony Sinaga, Pemprov Sumut Terancam Tidak Dapat Izin Lelang Jabatan dari KASN
"Ini harus ditelusuri oleh Gubernur. Kalau benar ada kaitannya, harus segera mengambil tindakan tegas," kata Abyadi. (art/drb)