drberita.id -Mantan
Walikota Medan H. Rahudman Harahap ditunjuk sebagai Koordinator Wilayah Ikatan Persaudaraan
Haji Indonesia (Korwil IPHI) Sumatera untuk masa bakti 2026–2031. Penunjukan tersebut merupakan keputusan strategis PP
IPHI di kawasan Sumatera.
Rahudman pun menyatakan siap menjalankan amanah tersebut dan akan membangun kolaborasi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.
"Saya siap berkolaborasi dengan pemerintah dan pihak terkait untuk melaksanakan program-program IPHI sesuai amanah yang telah diberikan Ketua Umum PP IPHI, Bapak Erman Suparno," ujar Rahudman, Minggu (26/7/2026).
Pengangkatan Rahudman Harahap ditetapkan melalui Surat Keputusan Nomor 3.005/SKEP/PP-IPHI/VI/2026 yang ditandatangani Ketua Umum PP IPHI Erman Suparno bersama Sekretaris Jenderal A. Bambang Irianto di Jakarta pada 22 Juni 2026 atau bertepatan dengan 7 Muharram 1448 Hijriah.
Meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, dan Lampung.
Walikota Medan periode 2010-2015 mengatakan, kepengurusan baru PP IPHI memiliki komitmen untuk memperkuat peran organisasi dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.
Menurut Rahudman, PP IPHI akan menempatkan diri sebagai mitra kritis pemerintah dengan memberikan masukan secara konstruktif terhadap berbagai kebijakan penyelenggaraan haji.
"Kami siap memberikan masukan dan koreksi yang konstruktif terhadap kebijakan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas pelayanan kepada jemaah haji," kata Ketua PW-IPHI Sumut ini.
Sebelumnya, PP IPHI masa bakti 2026-2031 resmi dikukuhkan dan dilantik di Batavia Tower Jakarta, Sabtu (25/7/2026).
Prosesi pengukuhan dipimpin Ketua Umum PP IPHI Erman Suparno dan dihadiri sejumlah tokoh nasional, termasuk perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Dalam pengukuhan tersebut, PP IPHI menetapkan tiga fokus utama organisasi selama lima tahun ke depan, yakni penguatan nilai akhlak, ketahanan pangan, serta perbaikan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji.
Organisasi itu juga menekankan pentingnya sinergi dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar pengelolaan dana haji berlangsung secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat optimal bagi jemaah tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Untuk mendukung pembinaan kemabruran haji secara berkelanjutan, PP IPHI menyiapkan sejumlah program prioritas. Antara lain pengembangan kawasan IPHI Estate, gerakan peduli sosial, program dakwah dan pendidikan berkelanjutan, serta penyediaan fasilitas Klinik Haji.