drberita.id -Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi menjelaskan Presiden Joko Widodo memberikan perhatian lebih terhadap korupsi pada sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
Setidaknya ada lima arahan Presiden yaitu meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan porsi usaha UKM, memastikan transparansi, mengupayakan efisiensi, dan mempercepat penyerapan anggaran pemerintah.
Hal itu dikatakan Hendrar Prihadi dalam Diskusi Panel bertajuk 'Sinergi dan Kolaborasi Pemberantasan Korupsi pada Sektor Pengadaan Barang dan Jasa Daerah' di Jakarta, Selasa 21 Maret 2023.
"Digitaliasi adalah sebuah instrumen, yang terpenting adalah tujuannya yaitu mewujudkan inklusi ekonomi tidak ada perbedaan mau kecil, menengah, besar boleh," ucap Hendrar.
Kedua, lanjut Hendrar, tujuannya adalah membangun sistem PBJ yang terintegrasi dan transparan.
"Dengan digitaliasi face to face nya nggak perlu ketemu. Kadang ini yang membuat beberapa oknum tergoda, ketemu terus dirayu yang tadinya kukuh menjadi goyah. Dengan digitaliasi e-Katalog, tanpa tatap muka semoga bisa mengurangi potensi korupsi," ujar Hendrar.
Atas dasar itu LKPP saat ini terus berupaya meningkatkan kinerja dengan cara penguatan regulasi, pengembangan sistem pengadaan (meluncurkan platform baru/upgrade dari yang ada saat ini), profesionalisme SDM PBJ (kerja sama dengan asosiasi profesi ahli pengadaan serta lembaga diklat PBJ), dan monitoring evaluasi (meningkatkan sinergitas antar kementerian/lembaga).
Pada tahun ini, kata Hendrar, target PBJ adalah lima juta produk tayang melalui e-Katalog dengan total nilai transaksi mencapai Rp 500 triliun. Per 18 Maret 2023, sudah ada 3,66 juta produk tayang dengan nilai transaksi mencapai Rp 47,67 triliun.
"Kami berharap bapak/ibu bisa mensukseskan. Salah satu caranya keberanian bertransaksi melalui e-Katalog dan wilayah pengadaannya wilayah konstruksi," tandasnya.