drberita.id | Pemecatan 2 direksi PDAM Tirtanadi sampai saat ini masih menimbulkan tanda tanya. Masalah apa sebenarnya yang melatarbelakangi pemecatan mereka.
Padahal keduanya Joni Mulyadi direktur air bersih, dan Feby Milanie direktur administrasi dan keuangan pejabat karir di internal PDAM Tirtanadi. Kabarnya, keduanya terlibat dugaan korupsi perpanjangan BOT dengan PT. TLM.
Baca Juga:
Ombudsman Lapor ke Wagub, Ijek Janji Panggil Kadis Pendidikan Sumut Selesaikan Masalah PPDB Online
Ketua Umum Kesatuan Mahasiswa Masyarakat Mandiri Sumatera Utara (KM3) Sumut Syahnan Afriansyah menilai Dirut PDAM Tirtanadi Kabir Bedi harus bersikap jujur demi kebaikan BUMD milik Pemprovsu tersebut.
"Kabir Bedi bicaranya terkesan lepas tanggung jawab untuk menyelamat diri sendiri, seharusnya dia memahami tufoksinya sebagai dirut PDAM Tirtanadi saat ini. Jangan dia menutupi persoalan yang ada saat ini di PDAM. Jujurlah ke publik, jangan masalah dugaan koripsi BOT dengan PT. TLM jadi beban moral Gubsu dan Wagubsu," ujar Syahnan Afriansyah di Medan, Jumat 18 Juni 2021.
Baca Juga:
Polda Sumut Limpahkan Berkas Korupsi Mantan Rektor UINSU dan 2 Tersangka Lainnya ke JPUMenurut aktivis HMI ini, Kabir Bedi selaku Dirut PDAM Tirtanadi saat ini secara tidak langsung juga ikut terlibat dalam dugaan korupsi perpanjangan BOT dengan PT. TLM. Jika Kabir Bedi merasa bersih, lanjut Syahnan, dirinya salah besar. Karena saat ini akibat perpanjangam BOT tersebut masih berproses dugaan korupsi tersebut.
"Jika Kabir Bedi merasa bersih, hentikan itu BOT. Bayar saja yang 400 liter per detik, karena perpanjangan BOT itu hanya 400 liter per detik, bukan 900 liter per detik," kata Syahnan.
Baca Juga:
Pemecatan 2 Direksi PDAM Tirtanadi Dikabarkan Terkait Dugaan Korupsi BOT di Polda SumutSyahnan juga menjelaskan perpanjangan BOT PDAM Tirtanadi dengan PT. TLM hanya 400 liter per detik. Akan tetapi pembayar yang dilakukan sampai saat ini 900 liter per detik. Sementara, BOT 500 liter per detik akan berakhir pada tahun 2026.
Dirut PDAM Tirtanadi Kabir Bedi harus bisa menjelaskan pembayaran 900 liter per detik. Karena ini jugalah yang menjadi bahan penyelidikan Tipikor Polda Sumut sejak temuan BPK RI tahun 2018, saat jabatan Direktur Kriminal Khusus Polda Sumut Kombes Pol. Rony Samtana.
Baca Juga:
Debat Kebangsaan: Ketua KPK Mangkir dari Undangan HMI