drberita.id | Ketua PC PMII Kota Medan Rahmad Ritonga meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar jangan plenga-plengo mengambil kebijakan saat rakyat lagi susah di tengah wabah Virus Corona (Covid-19).
"Jangan plenga-plengo gitulah presiden, ini penetapan kembali kenaikan iuran BPJS melalui Perpres Nomor 64 tahun 2020, tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, rakyat bisa marah nanti. Ini namanya tak bijaksana," kata Rahmad Ritonga dalam keterangan pers, Jumat 15 Mei 2020.
Baca Juga: Polisi Ungkap Modus Rampok Potong Jari Pedagang Cabai di Medan
"Pemerintah tidak bijaksana dan tidak memiliki konsisten untuk menyelesaikan kesulitan rakyat di tengah pandemi Covid-19. Rakyat lagi susah-susahnya jangan ditambahi lagi dengan keputusan yang gak baik gitu, penderitaan rakya ini makin bertambah," sambungnya.
Menurut Rahmad, lebih baik Jokowi mundur dari jabatannya sebagai presiden jika tidak bisa membuat aturan yang membela rakyat."Kan gila namanya ini, Jokowi menaikkan iuran BPJS, sementara keputusan Mahkamah Agung (MA) sudah jelas membatalkan kenaikkan iuran BPJS," kata Rahmad.
Pertanyaannya, lanjut Rahmad, kenapa pemerintah tidak mengikuti keputusan MA, dan malah memaksakan ingin menaikan iuran BPJS? Sebenarnya pemerintah pro rakyat atau gimana? Jangan sampai rakyat marah karena tidak percaya lagi dengan pemerintah.
Belum lagi persoalan BBM yang belum turun juga harganya hingga kini. Sementara, kata Rahmad, harga minyak dunia sudah turun dan dibeberapa negara di Asia sudah menurunkan harga BBM.
Baca Juga: DDW & PT. HFP Salurkan Zakat Untuk 1.070 Mustahik
"Hari ini rakyat menanggung semua beban itu, dan entengnya pemerintah menjawab iuran BPJS disesuaikan. Sama saja ini namanya menjajah rakyat sendiri," cetusnya.
Rahmad memastikan PMII Kota Medan akan melakukan aksi untuk mendorong pemerintah agar bersikap pro rakyat.
"PMII Medan akan siapkan aksi-aksi untuk pemerintah agar melek mata melihat kondisi yang dihadapi rakyat saat ini, sudah terlalu parah, jangan sampai rakyat mati kelaparan karena susah hidup dengan ekonomi yang tak stabil seperti ini," tegasnya. (art/drb)