drberita.id -Ketua Komite
Pemekaran Provinsi (KPP) Sumatera Pantai Timur, Muslim Simbolon berencana membangun komunikasi dengan para ketua panitia pemekaran daerah otonomi baru (DOB) provinsi di Sumatera Utara.
Muslim memastikan akan mengundang seluruh panitia pemekaran provinsi di Sumatera Utara untuk duduk bersama dan menyusun langkah kolektif menuju Jakarta.
"Demi mendorong DOB masuk dalam rencana strategis pembangunan nasional, khususnya penataan wilayah di Sumut. Rencananya kita akan duduk bareng dengan panitia pemekaran provinsi lainnya yang ada di Sumut," ucap Muslim kepada wartawan, Selasa 5 Mei 2026.
Langkah itu, lanjut Muslim, mencakup panitia pemekaran Sumatera Tenggara, Tapanuli, Kepulauan Nias, dan Sumatera Pantai Timur. "Tidak bisa lagi jalan sendiri-sendiri. Ini kebijakan pusat. Kita harus satu barisan," katanya.
Konsolidasi pemekaran provinsi di Sumut dinilai sangat penting dilakukan karena status moratorium pemekaran daerah masih berlaku. Satu-satunya jalan adalah memastikan usulan DOB di Sumatera Utara masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional.
"Target kita jelas, masuk dulu dalam rencana strategis penataan wilayah. Dari situ baru terbuka peluang pencabutan moratorium," ujarnya.
Muslim mengatakan sinyal dari pemerintah pusat mulai terbaca. Dalam kunjungannya ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah, ia mengklaim mendapat respons positif atas kajian akademik pemekaran Provinsi Sumatera Pantai Timur.
Salah satu indikator yang disorot adalah pertumbuhan ekonomi wilayah calon provinsi tersebut yang disebut mencapai 7,2 persen, telah melampaui rata rata nasional 5,4 persen. "Kalau di atas rata rata nasional, artinya secara ekonomi sangat layak. Itu yang disampaikan dalam diskusi kami," katanya.
Muslim mengaku juga diarahkan untuk melanjutkan komunikasi ke Direktorat Perencanaan Pengembangan Wilayah di Kementerian Dalam Negeri. Namun, Muslim menegaskan kelayakan teknokratis saja tidak cukup. Faktor politik menjadi penentu utama.
Karena itu, Muslim mendorong seluruh panitia pemekaran provinsi di Sumut agar mengesampingkan ego sektoral.
"Bukan lagi soal Sumatera Pantai Timur, Sumatera Tenggara, Tapanuli, atau Nias. Ini soal bagaimana Sumatera Utara berbicara satu suara di hadapan pemerintah pusat," ujarnya.
Empat calon DOB provinsi yang kini bergulir yaitu Sumatera Pantai Timur, Sumatera Tenggara, Tapanuli, dan Kepulauan Nias, kabarnya telah masuk dalam berkas usulan ke Jakarta. Namun, tanpa orkestrasi bersama, peluangnya dinilai tipis.
Selain itu, KPP Sumatera Pantai Timur juga membuka kemungkinan dialog terbuka dengan Gubernur Sumut Bobby Nasution guna menyamakan persepsi dan arah kebijakan daerah terhadap agenda pemekaran.
Muslim menekankan, dorongan pemekaran sejalan dengan agenda nasional dalam mempercepat pembangunan dan mendekatkan pelayanan publik. "Penataan wilayah adalah jawabannya. Dan itu tidak bisa dilepaskan dari pemekaran," katanya.
Muslim Simbolon menargetkan undangan resmi kepada seluruh panitia pemekaran segera dilayangkan dalam waktu dekat. Pertemuan nantipun diharapkan menjadi titik awal konsolidasi besar sebelum bergerak bersama ke Jakarta.