drberita.id | Ketua Dewan Pimpinan Daerah Barisan Pemuda Nusantara (DPD Bapera) Sumatera Utara, Abdul Rahman, mengecam keras pernyataan Sekretaris Dewan Pertimbangan (Wantim) DPD Partai Golkar Sumut Hardi Mulyono yang menyebut Gubsu Edy Rahmayadi tidak mampu bekerja memimpin Sumatera Utara.
"Pernyataan Hardi Mulyono sudah sangat tendensius. Bapera menduga Hardi sengaja mendiskreditkan Gubsu Edy Rahmayadi dengan tujuan politis untuk kepentingan tertentu," ucap Abdul Rahman yang akrab disapa Dedek Ray kepada wartawan, Senin 20 Juni 2022.
Dedek menyampaikan hal itu terkait pernyataan Hardi Mulyono mantan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 di sejumlah media online, menyebut Gubsu Edy Rahmayadi pemimpin yang bertifikal tidak bisa bekerja secara tim, khususnya dengan pihak legislatif, terkait proyek multiyears tahun jamak sebesar Rp 2,7 triliun untuk perbaikan jalan dan jembatan.
"Hampir 4 tahun Pak Edy Rahmayadi menjabat sebagai Gubsu. Selama itu pula, faktanya hubungan Pemprovsu dengan legislatif selalu harmonis," ucap Dedek.
Dedek menilai pembangunan jalan dan jembatan yang masuk dalam proyek multiyears Rp 2,7 triliun, sangat bermanfaat bagi masyarakat sebagai upaya percepatan ekonomi dalam memajukan Sumatera Utara.
BACA JUGA:
Kata Hendy, KPK Sudah Periksa Pejabat Bank Mandiri Medan dan PT. Bintang Cosmos"Jembatan atau jalan memiliki fungsi sebagai penghubung, mempercepat aktivitas serta memudahkan interaksi sosial di masyarakat, memperlancar laju pergerakan lalulintas, dan mendongkrak percepatan pertumbuhan ekonomi. Artinya, proyek pembangunan jalan dan jembatan ini semata-mata untuk kepentingan masyarakat Sumut," ujarnya.
Dedek yakin proses dan pelaksanaan proyek perbaikan jalan dan jembatan secara multiyears senilai Rp 2,7 triliun, tidak akan melanggar aturan. Jika nantinya terdapat pelanggaran, kata Dedek, Bapera Sumut bersama masyarakat akan menjadi garda terdepan menggeruduk Gubsu Edy Rahmayadi.
"Jika nantinya ada pelanggaran hukum dalam pelaksanaan proyek multiyears tersebut, Bapera Sumut akan maju ke depan mendorong proses penegakan hukum. Tapi, saya yakin Gubsu Pak Edy Rahmayadi adalah sosok yang taat hukum," tegasnya.
BACA JUGA:
Polda Sumut Tangkap Mantan Pegawai PDAM Tipu Korban Capai Miliaran Rupiah"Saya malah ragu, apakah Bung Hardi Mulyono taat hukum atau tidak? Kalau Hardi taat hukum, tentu tidak akan terimbas dalam kasus suap 'ketok' interpelasi mantan Gubsu Gatot Pujo Nugroho. Atau Bung Hardi ingin kecipratan 'ketok' multiyears proyek jalan dan jembatan tersebut? Semoga saja semua ini bertujuan untuk kebaikan masyarakat Sumatera Utara," tuturnya.