drberita.id | Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara Rajali membantan adanya menyebut nama Muchrid Nasution sebagai penerima bantuan dari pihak ketiga.
"Tidak benar. Kemarin rapat ditunda," kata Rajali melalui pesan WhatsApp, Rabu 17 Juni 2020.
"Karena kadis sosial sebagai kordinator logistik menerima bantuan dari donatur/donasi bg coki yang diserahkan kpd sy selaku kordinator logistik, sedangkan undangannya mengenai pengadaan sembako JPS. Pengadaan sembako JPS bukan Dinsos. Tks," tutup Rajali.
Baca Juga: Terjadi di Deliserdang: Anak Cangkul Kepala Ibu Kandung Hingga Tewas
Sebelumnya, diberitakan akses.com, Senin 15 Juni 2020, Kepala Dinas Sosial, Razali, menyebut bahwa hanya Muchrid Coki Nasution yang menerima bantuan dari pihak ke tiga sehingga ia tidak mampu menjelaskan lebih terkait bantuan dari pihak ke tiga.
Hal itu diungkapkan Razali saat berlangsungnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus COVID-19 DPRD Sumut dengan Dinas Sosial Pemprovsu terkait bantuan pihak ke tiga yang diterima GTPP Pemprovsu.
Razali menolak menjelaskan ke Pansus COVID-19 DPRD Sumut terkait alur penerimaan barang dari pihak ke tiga yang datang ke GTPP. "Saya hanya menyimpan dan menyalurkan saja. Tapi tidak menerima, karena yang menerima itu hanya Pak Muchrid Coki," katanya.
Jawaban tersebut sontak membuat peserta RDP terkejut, mengingat jabatan Razali di GTPP provinsi sebagai kordinator logistik namun tidak tau apa-apa saja sumbangan dari pihak ke tiga tersebut.
Baca Juga: Jokowi Kirim 31 Nama Relawan dan Pengurus Partai Pendukung Calon Dubes ke Komisi I
Anggota Pansus COVID-19 DPRD Sumut, Porada, menilai bahwa saudara Muchrid Coki telah melampaui kewenangannya karena tidak memberikan informasi ke Razali selaku koordinator logistik.
"Catat itu, yang mengatur dan yang menerima bantuan itu Muchrid Coki," katanya bernada jengkel.
(art/drb)