drberita.id -Gubernur Sumutera Utara
Bobby Nasution dinilai kurang tepat menunjuk Chandra Dalimunthe sebagai Plt Kadis PUPR Sumut. Seharusnya, Bobby menunjuk Kepala Inspektorat
Sulaiman Harahap menjadi Plt tersebut.
"Jika Bobby itu antikorupsi, bukan Chandra Dalimunthe yang dijadikannya Plt Kadis PUPR Sumut, tetapi Kepala Inspektorat Provinsi Sulaiman Harahap," ucap Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Anti Korupsi (PERMAK) Asril Hasibuan di Medan, Jumat 27 Februari 2026.
Menurut Asril, anggaran Dinas PUPR Sumut tahun 2026 yang jumlahnya fantastis sangat rawan perbuatan tindak pidana korupsi.
"Chandra Dalimunthe itu kan Kepala Biro PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa), ini yang membuat kita berasumsi itu akan bisa terjadi (tindak pidana korupsi) pada anggaran Dinas PUPR Sumut sebanyak Rp. 1,9 triliun," katanya.
"Jika Sulaiman Harahap yang menjadi Plt Kadis PUPR Sumut, kita masih bisa sedikit percaya, karena treckrecord Sulaiman Harahap agak lumayan baik belakangan ini," sambung Asril.
Sulaiman Harahap diketahui menjabat Kepala Inspektorat Provinsi Sumut, dia juga ditunjuk Bobby Nasution sebagai Pj Sekda Provsu. Sulaiman juga terkenal tegas menjalankan aturan birokrasi selama ini. Banyak kepala OPD yang dicopot dari jabatan karena ketahuan melanggar aturan.
Keputusan Bobby Nasution menunjuk Chandra Dalimunthe sebagai Plt Kadis PUPR Sumut pun banyak menimbulkan pertanyaan. Apakah sama situasinya nanti seperti peristiwa di balik mundurnya Hendra Dermawan Siregar dari jabatan Kadis PUPR Sumut.
Asril pun berharap Bobby Nasution berpikir ulang dengan keputusannya menunjuk Chandra Dalimunthe sebagai Plt Kadis PUPR Sumut.
"Jika Chandra Dalimunthe ini keputusan terbaik menurut Bobby Nasution, kita prediksi peristiwa yang sama akan terjadi, seperti di balik mundurnya Hendra Dermawan Siregar. Anggaran Rp. 1,9 triliun itu bisa saja sangat banyak nanti kebocorannya," tegas Asril Hasibuan.