drberita.id -Pemerintah Kabupaten
Deli Serdang sampai saat ini belum maksimal menunjukan kinerjanya membangun infrastruktur. Masih banyak jalan dan drainase rusak di Kabupaten
Deli Serdang yang butuh perbaikan dari APBD.
Seperti terlihat di Kecamatan Percut Sei Tuan, Patumbak, Labuhan Deli, dan kecamatan lainnya.
Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Pemkab Deli Serdang kurang jeli melihat kondisi infrastruktur yang patut mendapatkan perbaikan atau peningkatan dari APBD yang manfaatnya terhadap aktivitas masyarakat.
Kepala Dinas SDABMBK Pemkab Deli Serdang Janso Sipahutar pun harus malu diri karena tidak mampu melihat kondisi infrastruktur yang mendesek untuk perbaikan.
"Kalau tau malu dia (Janso Sipahutar) ya mundur saja. Menang titel pendidikan saja dia. Sarjana teknik dan master teknik. Tapi kerjanya nol besar untuk kepentingan masyarakat. Jalan dan drainase masih banyak rusak, tak tau dia memperbaikinya," ucap Tokoh Pemuda Gen Z Sumut Rudi Hutabarat, Sabtu 25 Juli 2026.
Rudi menilai kinerja Janso Sipahutar harus menjadi perhatian khusus bagi Bupati Deli Serdang Asri Tambunan untuk dievalusi jika ingin sukses memimpin 5 tahun ke depan seperti orang tuanya.
"Jika dibandingkan dengan Bupati Deli Serdang terdahulu, Amri Tambunan (almarhum), Asri belum ada apa-apanya jika dibandingkan. Ngurus stafnya saja dia tak mampu. Bagaiman mau kerja bagus untuk masyarakat agar bisa senang. APBD justru lebih banyak untuk kepentingan pribadi dan kelompok di Dinas SDABMBK, bagi-bagi paket proyek dengan setoran fee yang rakus," tegasnya.
Rudi pun meminta penegak hukum lebih konsen melihat penggunaan APBD Pemkab Deli Serdang yang cendrung menyebabkan kerugian keuangan negara karena untuk kepentingan pribadi dan kelompok pejabat.
"Kita harapkan jaksa, polisi, dan KPK memonitor APBD Deli Serdang yang tidak berpihak kepada rakyat. Potensi kebocoran APBD dari pajak rakyat itu sangat berpotensi besar di Pemkab Deli Serdang tahun 2026 ini, dibandingkan 2025," jelas Rudi.
Selain di Dinas SDABMBK Pemkab Deli Serdang, lanjut Rudi, di dinas lainnya pun sangat berpotensi kebocoran APBD terjadi yang menguntungkan pribadi dan kelompok pejabat.
"Pola kerja yang diberikan kepala dinas kepada rekanan kontraktor tidak profesional dengan sistem penunjukan langsung (PL) dan e-katalog yang sudah terkondisikan. Ini sangat terlihat dari daftar kegiatan di APBD masing masing OPD Pemkab Deli Serdang. Kalau tak percaya, bisa cek langsung," tutup Rudi Hutabarat.