drberita.id -Presiden
Prabowo Subianto harus segera mencopot jabatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dari tangan Jenderal Pol Listyo Sigit
Prabowo atas kebrutalan polisi terhadap massa demonstrasi yang terjadi 4 hari terkhir ini.
Penegasan itu disampaikan Ketua Presidium Ikatan Cendekiawan Muda Indonesia (ICMI) Tumpal Panggabean kepada wartawan, Sabtu 30 Agustus 2025.
"Kematian seorang pengemudi ojek online menjadi bukti. Sebetulnya, jika diurut satu persatu, sangat banyak kegagalan Jenderal Pol Listiyo Sigit ini dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kambtibmas). Dan ini adalah puncak dari kegagalan itu," ungkap Tumpal.
Menurut Tumpal, Jenderal Pol Listiyo Sigit dalam menangani aksi unjuk rasa yang terjadi hampir diseluruh daerah, aparat keamanan polisi kerap bertindak brutal hingga petugas medis menjadi sasaran.
"Sudah semakin miris tindakan polisi ini, bahkan ada petugas medis yang hendak mengevakuasi korban menggunakan mobil ambulans tidak luput dari amukan polisi, termasuk supir dan tim medisnya sendiri. Ini brutal," ucapnya.
Di sisi lain, narkoba, judi online bahkan pengoplos Gas LPG dari 3 Kilogram (Kg) menjadi 12 Kg beroperasi bebas.
"Terutama narkoba ya, contoh Irjend Pol Teddy Minahasa terlibat bahkan menjadi pengendali narkoba, Irjend Pol Ferdi Sambo (Judi Online) hingga menembak pengawalnya sendiri. Dan sangat banyak lagi sebetulnya jika diurut satu persatu," terangnya.
Dalam proses penegakan hukum seperti tragedi Kanjuruhan dan kasus Vina Cirebon juga masuk dalam daftar panjang kasus yang dinilai menunjukkan lemahnya pengawasan dan manajemen keamanan oleh pihak kepolisian.
Tak hanya pembiaran, dalam banyak kasus, justru oknum polisi menjadi pelaku utama kejahatan. Ini adalah sinyal kuat bahwa reformasi di tubuh Polri sudah mendesak dan tidak bisa ditunda lagi.
ICMI Muda menilai pencopotan jabatan saja tidak cukup. Mereka menuntut agar Kapolri Listyo Sigit Prabowo juga diadili atas kegagalannya menjaga profesionalisme dan integritas institusi Polri.
"Sudah saatnya Presiden mengambil sikap tegas. Ketika kepercayaan publik terhadap Polri berada di titik nadir, hanya tindakan nyata yang bisa memulihkan kondisi yang terjadi saat ini, tidak hanya Kapolri, pejabat negara yang dari Polri juga perlu dicopot," tutupnya.