drberita.id | Ketua DPW FSPMI Sumut Willy Agus Utomo mengatakan makna kemerdekaan bagi kaum buruh adalah ketika dapat terbebas dalam belenggu Omnibus Law atau UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020.
Menurut Willy, hak-hak kaum buruh yang sudah diperjuangkan oleh para pejuang khususnya kaum buruh sejak sebelum negeri ini merdeka dari Belanda yakni upah layak, jam kerja, jaminan sosial, dan kesejahteraan lainya, justru saat ini hak tersebut "dikebiri" Pemerintah dan DPR dengan disahkannya Omnibus Law.
BACA JUGA:
Kantor Bapera Sumut Diserang OTK"Kami buruh, dibelenggu Omnibus Law saat ini, kami akan berjuang untuk meraih kemerdekaan kaum buruh, yakni merebut kembali apa-apa saja hak yang sudah hilang akibat disahkannya UU Cipta Kerja," tegas Willy dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa 17 Agustus 2021.
Bahkan Willy menyindir kata-kata petuah Presiden RI pertama, Ir. Soekarno untuk generasi penerusnya setelah kemerdekaan.
"Kata bung Karno, besok musuhmu adalah bangsamu sendiri, kalau diresapi sepertinya saat ini terjadi," sindir Willy yang masuk daftar 10 tokoh buruh paling vokal versi Indonesia Indikator beberapa waktu lalu.
BACA JUGA:
KPK Hormati 11 Temuan Komnas HAM Terkait Alih Status Pegawai ASNBegitupun Willy mengatakan pada momentum dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia ke 76 tahun, pihaknya tetap mengucap syukur pada para pahlawan bangsa yang telah memerdekakan Indonesia, dengan mengusir penjajah bangsa lain yang telah banyak merampas hak-hak bangsa ini.
"Kita mendoakan, semoga para pahlawan bangsa yang telah berkorban nyawa dan harta untuk kemerdekaan bangsa ini ditempatkan di syurganya Allah, Tuhan yang maha esa, amin," doa Willy.
Untuk itu, lanjut Willy, harapan kaum buruh pada HUT RI ke 76 ini, meminta kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar dapat menyahuti tuntutan seluruh kaum buruh Indonesia yakni menolak Omnibus Law dan mencabut UU Cipta Kerja No. 11 tahun 2020 yang dianggap sangat merugikan kaum buruh.
BACA JUGA:
Polrestabes Medan Amankan 2 Pemuda Bentrok di Menteng Dua"Pak Jokowi, merdekakanlah kaum buruh, kembalikan hak-hak buruh sesuai diatur dalam UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, itu saja sudah cukup bagi kami," pungkasnya.