drberita.id | Kegiatan Hari Rempah Nasional (HRN) I yang dirangkai dengan Indonesia Species Forum and Bussines Expo (ISFBE) di Toba, 10 hingga 12 Desember 2021, dibuka Wakil Presiden RI, KH Ma'aruf Amin, melahirkan kesan negatif.
Demikian disampaikan salah seorang pengunjung kegiatan, Amar pada wartawan di Medan, Senin 13 Desember 2021.
"Kabarnya, yang menjadi pelaksana (EO) pada kegiatan itu PT Pandawa Media Inofasi (PMI) dikomandoi oleh Ika Harini. Perusahaan asal Bekasi itu kesannya tidak profesional. Sehingga, pengunjung merasa tak nyaman," ungkap Amir.
BACA JUGA:
STIK-P Tamatkan 21 Lulusan Sarjana Komunikasi TerbaikSaya sendiri sambung Amir, mendapat informasi dari unsur kepanitiaan dan peserta yang memiliki stand dikegiatan tersebut, tidak profesionalnya EO dapat dilihat dari tak terukurnya pola kerja.
"Misalnya, pemasangan stand peserta, baru selesai dini hari, sekira pukul 03.00 wib, hari H kegiatan. Sehingga berdampak pada lambatnya peserta untuk memodifikasi stand mereka," ujarnya.
Kegiatan ini dibuka langsung wakil presiden. Tentunya, lanjut Amir, gaung dari kegiatan ini sangat besar. Namun karena tidak profesionalnya penyelenggara, gaung kegiatan yang sudah besar malah jadi kerdil.
"Salah satunya, bisa dilihat dari tulisan spanduk dari beberapa sponsor, salah dalam penulisan kata untuk menggambarkan kegiatan dimaksud," katanya.
"Paling tidak, alokasi dana yang tentu jumlahnya melebihi angka ratusan juta rupiah tadi, seharusnya bisa membantu masyarakat di tengah wabah covid, malah ini jadi sia-sia," tutup Amir.
BACA JUGA:
Polrestabes Medan Amankan 4 Tersangka dan 27,9 Kg NarkobaDirektur PT. PMI, Ika Harini dikonfirmasi melalui saluran tidak membantah carut-marutnya kegiatan Hari Rempah Nasional di Toba tersebut. Namun menurutnya, hal ini bukan murni kesalahan pihaknya sebagai EO.
"Sejak awal, kegiatan swaklola tanpa bantuan biaya ini seharusnya bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan. Namun, belakangan, semua kegiatan dihandel oleh protoker Wapres. Jadi kami sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa," ungkapnya.
Untuk diketahui, sambung Ika, hingga saat ini pihaknya belum bisa mentabulasi, apakah mendapatkan keuntungan atau tidak. "Kita murni jualan stand di sini. Jadi kami tidak mendapatkan dana dari pemerintah," katanya.
BACA JUGA:
KAD Anti Korupsi Sumut Minta Legiman Pranata Lengkapi 3 Berkas Tambahan