drberita.id | Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menegaskan pembelian lahan Medan Club yang berada di belakang Kantor Gubsu Jalan Diponegoro Medan bersifat strategis, untuk memadukan rentang kendali pusat pemerintahan.
"Saya tegaskan, tidak ada sedikitpun bertendensius tertentu. Sepenuhnya demi kemajuan masyarakat Sumut, khususnya menegakan agar sistem pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan lebih lancar," ujar Edy usai olahraga pagi jalan kaki keliling rumah dinas, Lapangan Ahmad Yani, hingga Lapangan Benteng, Sabtu 24 Desember 2022.
Edy mengakui kondisi saat ini beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang semestinya berkantor berdampingan dengannya letaknya terpencar, tidak satu atap di Kantor Gubsu.
"Kondisi ini membuat imej perkantoran kurang padu karena letak kantor ada yang berjarak (berjauhan)," katanya seraya menjelaskan kepemimpinan rentang kendali dan jarak yang singkat merupakan salah satu indikator.
Didampingi Plt. Kadis Kominfo Sumut Ilyas S Sitorus, Kadisnaker Baharuddin Siagian dan lainnya, Edy mengatakan mendekatkan jarak rentang kendali pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan dari pusat pemerintahan provinsi harus dipadukan agar efektif.
BACA JUGA:KSMN Minta KPK Periksa Banggar DPRD Sumut dan TAPD Provsu Terkait Medan Club"Misalnya Kantor Bappeda Sumut, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan lainnya harus berdekatan atau satu atap," katanya.
Apabila lahan Medan Club di Jalan Kartini Medan tidak dibeli, lanjut Edy, maka akan sulit didapat lagi lahan kompak di tengah kota untuk memperluas Kantor Gubsu.
"Jadi kita (Pemprovsu) memang memprediksi kalau tidak dibeli sekarang akan sulit lah kita nanti memperoleh lahan kompak yang berdampingan dengan Kantor Gubsu yang sekarang," katanya.
Untuk mengantisipasi kebutuhan lahan Kantor Gubsu ke depan, dan kebetulan pihak Perkumpulan Medan Club bersedia lahan dimaksud dibeli Pemprovsu, maka momentum inilah yang wajar dipergunakan.
Jadi tegas Edy, tidak ada kepentingan pribadi melainkan untuk masyarakat Sumut yang intinya lahan yang sudah dibeli oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, akan dibangun kantor satu atap guna memudahkan koordinasi dalam melayani masyarakat.