drberita.id -Tokoh muda
Gen Z Sumatera Utara, Rudi Hutabarat mengomentari polemik pernyataan Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, terkait pembangunan jalan dan pembayaran pajak masyarakat yang belakangan menjadi sorotan publik.
Rudi juga menanggapi pernyataan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang menilai persoalan tersebut lebih banyak terletak pada cara penyampaian.
Menurut Rudi, pernyataan yang mengaitkan pembangunan jalan dengan kontribusi pajak masyarakat telah menimbulkan keresahan di tengah warga. Ia menilai masyarakat tetap memiliki hak untuk menyampaikan kritik terhadap kondisi infrastruktur tanpa terlebih dahulu dipersoalkan mengenai kontribusi pajaknya.
Komentar tersebut disampaikan menyusul viralnya video pernyataan Bupati Deli Serdang yang beredar pada Juni 2026 dan respons dari Gubernur Sumatera Utara yang kemudian memberikan penjelasan kepada publik.
Rudi menilai persoalan ini tidak dapat dipandang semata sebagai kesalahan komunikasi.
"Kalau ini terus-menerus dianggap hanya salah penyampaian, maka publik bisa menilai ada pembiaran terhadap substansi persoalan yang sebenarnya. Saya melihat pernyataan seperti ini sudah berulang kali muncul dalam berbagai polemik. Jadi jangan hanya menyalahkan cara berbicara, tetapi juga perlu mengevaluasi pola pikir dan kepemimpinan yang melahirkan pernyataan tersebut," ujar Rudi, Selasa 23 Juni 2026.
Ia menegaskan bahwa tugas kepala daerah adalah memastikan pelayanan publik berjalan bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan wilayah berdasarkan tinggi atau rendahnya penerimaan pajak.
Menurutnya, kritik masyarakat terhadap kondisi jalan merupakan bagian dari hak warga negara dan perlu dijawab melalui kebijakan serta pelayanan yang baik.
Rudi juga meminta Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melakukan evaluasi terhadap pola komunikasi dan kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan publik. Selain itu, ia mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar tidak hanya memberikan penjelasan normatif, tetapi juga melakukan evaluasi apabila terdapat pernyataan pejabat yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
"Jika seorang pemimpin berulang kali menimbulkan kontroversi lalu selalu dibela dengan alasan salah penyampaian, maka hal itu dapat memunculkan persepsi publik bahwa terdapat persoalan yang lebih mendasar.
Pemimpin harus mampu menjaga empati dan memahami bahwa kritik masyarakat terhadap jalan rusak adalah bagian dari hak warga negara. Jika masyarakat mempertanyakan kondisi jalan, respons yang diberikan seharusnya tetap berorientasi pada pelayanan publik," kata Rudi.
Ia berharap polemik ini dapat menjadi pelajaran bagi seluruh kepala daerah agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan kepada masyarakat dan tetap mengutamakan pelayanan publik sebagai tanggung jawab pemerintah yang dibiayai melalui berbagai sumber pendapatan daerah.