drberita.id | Calon Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovsu) harus profesional dan porposional birokrasi, serta terbebas dari persoalan hukum, khususnya terlibat korupsi.
"Sosok sekdaprovsu itu harus memiliki rekam jejak yang baik, termasuk bebas dari persoalan etika maupun hukum, khususnya terlibat korupsi," ungkap Anggota DPRD Sumut Syahrul Efendi Siregar, dalam keterangan tertulia, Minggu 28 Maret 2021.
BACA JUGA :BMI Kutuk Bom Bunuh Diri Depan Gereja Katedral Makassar
Syahrul mengingatkan, rekam jejak harus dijadikan salah satu poin penting dalam proses seleksi calon sekretaris daerah.
Proses seleksi pun harus sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, agar nantinya calon sekda yang diusulkan ke Mendagri tidak bermasalah hukum.
"Sekdaprovsu itu harus sosok birokrat karir yang mumpuni, nanti dia juga akan menghadapi tugas-tugas yang tidak kecil, seperti membina aparatur bawahan, mendorong implementasi kebijakan pembangunan, dan ikut pembahasan anggaran," ucapnya.
Sekteraris Fraksi PDIP DPRD Sumut ini juga mengatakan sekretaris daerah itu memiliki fungsi liannya yaitu sebagai sekretaris gubernur perwakilan pemerintah pusat di provinsi.
"Jabatan sekdaprovsu bisa dikatakan sebagai jabatan setengah politik karena juga harus mampu bekerjasama dengan legislatif," katanya.
Diketahui, Pemprovsu melalui panitia seleksi (Pansel) dalam waktu dekat akan membuka pendaftaran Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama untuk mengisi jabatan sekretaris daerah.
BACA JUGA :GP Ansor Kutuk Keras Bom Bunuh Diri Gereja Katedral Makassar
Soalnya, tak lama lagi R. Sabrina akan purna bakti dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, tepatnya pada 21 Mei 2021.