drberita.id | Komisi I DPRD Deliserdang menolak kerjasamaPTPN2dengan pihak Ciputra Group dalam proyek Deli Megapolitan yang berbisnis properti dengan menggunakan lahan Hak Guna Usaha (HGU).
Rekomendasi itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komunitas Cinta Tanah Sumatera (CTS) selaku pelapor yang meminta PTPN2 transparan dalam mempublikasikan besaran lahan dan titik mana saja yang dilepas kepada pihak ketiga, di Gedung DPRD Deliserdang di Lubukpakam, Senin 27 September 2021.
RDP dipimpin Ketua Komisi I Imran Obos, dihadiri Wakil Ketua Rahmatsyah, bersama anggota Adami Sulaiman, dan Siswo Adi Suwito. Turut hadir Irwan Muslim mewakili BPN Deliserdang, Ganda selaku Kabag Hukum PTPN2, dan Triandi, Manajer Ops Proyek Entitas Nusa 2 Propetindo, anak perusahaan PTPN2 yang bertugas melakukan kerjasama dengan Ciputra Group.
BACA JUGA:
145 Penggarap Serahkan Lahan Seluas 243 Hektare Untuk Pembangunan Sport CenterRekomendasi penolakan pertama disampaikan Wakil Ketua Rahmatsyah yang mengaku kecewa dengan sikap PTPN2 yang sejak awal tidak pernah mensosialisasikan kerjasama tersebut.
"Terus terang saya kecewa karena terkait proyek Deli Megapolitan ini tidak pernah disosialisasilan kepada kami sebagai wakil rakyat. Karena tidak ada transparansi, saya akan rekomkan ke Ketua DPRD untuk menolak kerjasama ini. Saya gunakan hak politik saya," tegasnya.
Senada disampaikan Adami Sulaiman. Anggota DPRD Deliserdang dari Fraksi PPP ini bahkan mengatakan, jika dirinya Presiden, ia tak akan memberikan HGU kepada PTPN2. Alasannya, ia menuding di perusahaan perkebunan milik BUMN itu banyak perampoknya.
"Apa dasarnya HGU diberikan untuk perkebunan kok bisanya dialihkan ke properti. Jika itu dilakukan, harusnya PTPN2 transparan mensosialisasikan itu kepada kami berapa luas lahan yang digunakan untuk kerjasama dan dimana saja titik yang akan dibangun. Hargai kami. Masa bangun kampung kami enggak bilang-bilang," kecamnya.
BACA JUGA:
Ciputra Jangan Serakah, Hargai Komnas HAM Terkait Sengketa Lahan Citraland HelvetiaAdami juga meminta PTPN2 menunjukkan dasar hukum atas peralihan peruntukan atas lahan berstatus HGU itu. "Kalau begini kondisinya, lebih bagus masyarakat penggarap yang mengelola daripada PTPN2. Makanya terbuka kepada kami biar enggak salah paham atas istilah bahwa PTPN2 bukan tempat kumpulan para mafia tanah," tandasnya.
"Ini sangat luar biasa. Ada perangkat negara yang semestinya ikut dalam permasalahan ini, tapi tidak diikutsertakan. Karena itu saya juga merekomendasikan, kerjasama ini harus ditolak," pungkasnya.
Menanggapi hal itu, Ganda selaku Kabag hukum PTPN2 berdalih bahwa pengalihan itu karena kondisi tata ruang yang sudah tidak memungkinkan. "Itu yang menjadi salahsatu alasan kerjsama dengan pihak swasta walaupun PTPN dasarnya bukan perusahaan yang bermain di bisnis properti," sebutnya.