Politik Praktis

Demo Tolak Gelar Pahlawan Nasional Soeharto Tak Diterge 100 Anggota DPRD Sumut

Artam

Warning: getimagesize(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/sudutbir/drberita.id/amp/detail.php on line 180

Warning: getimagesize(https://cdn.drberita.id/uploads/images/202511/_876_Demo-Tolak-Gelar-Pahlawan-Nasional-Soeharto-Tak-Diterge-100-Anggota-DPRD-Sumut.png): Failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/sudutbir/drberita.id/amp/detail.php on line 180

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/sudutbir/drberita.id/amp/detail.php on line 181

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/sudutbir/drberita.id/amp/detail.php on line 182
Poto: Istimewa
Demo tolak gelar Pahlawan Nasional Soeharto di depan Gedung DPRD Sumut.
drberita.id -Ratusan mahasiswa dari kelompok Cipayung Plus berunjukrasa menolak gelar Pahlawan Nasional Soeharto di depan Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, pada Selasa 18 November 2025. Namun aksi para mahasiswa tersebut tak diterge oleh 100 anggota DPRD Sumut.

Ratusan massa aksi dari kelompok Cipayung Plus tersebut terdiri dari GMKI, PMII, IMM, KAMMI, dan HIMMAH Sumut.

Meski lama berorasi menolak gelar Pahlawan Nasional Soeharto, namun tak seorang pun dari 100 anggota DPRD Sumut yang datang dan menerima massa aksi.

Sampai akhirnya massa aksi kelompok Cipayung Plus tersebut membubarkan diri dari depan Gedung DPRD Sumut, dan berjanji akan kembali datang untuk menolak gelar Pahlawan Nasional Soeharto yang merupakan Presiden RI ke 2.

Sebelumnya, massa aksi kelompok Cipayung Plus dalam orasinya menyampaikan sikap dari berbagai catatan kelam masa Orde Baru.

Pertama, pelanggaran HAM termasuk penculikan dan penghilangan paksa aktivis prodemokrasi.

Kedua, rezim otoriter yang membungkam kebebasan pers, kebebasan berkumpul, dan hak berpendapat.

Ketiga, Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terstruktur dan sistemik, menyebabkan kerugian besar bagi negara.

Keemapat, pembantaian massal 1965-1966 dan pelanggaran HAM di Aceh, Timor Timur, Papua, serta daerah lainnya.

Dan kelima, represi terhadap gerakan mahasiswa, puncaknya tragedi 1998 yang merenggut nyawa mahasiswa di berbagai kampus.

Menurut massa aksi, rekam jejak Soehato sangat bertolak belakang dengan nilai moral, keberanian, dan integritas, yang seharusnya melekat pada seorang Pahlawan Nasional.

Penulis
: redaksi
Editor
: redaksi

Tag:

Berita Terkait

Politik

Keributan Halalbihalal KAMMI di Kantor Gubsu Berujung Laporan ke Polisi, Anggota DPRD Sumut Terlibat

Politik

dr. Alwi Benarkan Anggota DPRD Sumut dan Istri Positif Covid-19