drberita.id | Forum Aktifis 98 meminta Presiden Jokowi yang datang ke Medan, Sumut, untuk menegur Menteri dan Gubsu terkait konflik lahan antara petani Desa Sei Mencirim dan Simalingkar versus PTPN2.
"Presiden harus tegas menegur Menteri terkait dan Gubsu dalam penyelesaian konflik lahan antara petani Sei Mencirim dan Simalingkar dengan PTPN2. Karena kalau terlalu lama lahan pertanian tidak didistribusikan sesuai dengan kesepakatan yang ada, maka ribuan petani beserta anak istrinya akan terlunta lunta kehidupan ekonominya dan berpotensi menjadi tunawisma," tegas Koordinator Forum Aktifis 98 Muhammad Ikhyar Velayati dalam siaran pers, Kamis 7 Juli 2022.
Ikhyar pun mempertanyakan kendala yang di hadapi hingga distribusi dan sertifikasi lahan belum terealisir hingga kini.
"Masalahnya apa lagi ini, subjek atau warga penerima lahan dan tapak rumah sudah diverifikasi oleh tim dan Pemprov Sumut, PTPN2 sudah oke melepas ĺahannya, KSP sudah buat SK, Presiden sudah perintahkan, Mentri BUMN sudah oke, tapi hingga kini tanah dan pertapakan rumah yang menjadi hak petani belum terdistribusikan hingga kini. Apa menunggu para petani gelandangan semua baru tanah di distribusikan," sindir Ketua Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin Sumut ini.
Ikhyar meminta agar Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi segera mengirimkan nama petani penerima lahan yang terverifikasi ke pemerintah pusat.
BACA JUGA:
Lasro Marbun Korban Skimming Tanggapi Gerak Cepat Bank Sumut"Harusnya Gubsu segera menetapkan dan mengirimkan nama 1.408 warga Sei Mencirim dan Simalingkar yang telah diverifikasi dan diputuskan bersama kepada pemerintah pusat. Dan pemerintah pusat segera membuat surat ke Gubsu dan PTPN2 agar menandatangani pelepasan lahan yang telah terverifikasi," tuturnya.
Jika sudah ada pelepasan lahan dari PTPN2, maka pihak Kanwil BPN harus menerbitkan dan menyerahkan sertifikat tanah untuk tapak rumah dan lahan di dua desa tersebut. Ikhyar pun mewanti wanti Menteri BUMN, Menteri ATR/BPN dan Gubsu agar segera menyelesaikan konflik lahan yang ada.
"Jangan sampai masalah yang sederhana ini justru dibuat rumit. Selain membuat masyarakat Sei Mencirim sengsara, juga akan membuat nama baik Pemerintahan Jokowi jelek di mata masyarakat. Kasus ini juga berpotensi melanggar HAM petani Desa Sei Mencirim dan Simalingkar," jelasnya.
Diketahui, dua orang ibu ibu petani Desa Simalingkar bernama Eliana Sembiring dan Riri Sembiring menerobos kerumunan massa dan bertemu dengan Presiden Jokowi mengadukan kasus sengketa lahan warga Desa Sei Mencirim dan Simalingkar yang tak kunjung usai.
Saat itu Presiden Jokowi sedang berada di Pasar Petisah dalam rangka pemberian bantuan sosial dengan sejumlah agenda acara di Medan, seperti menghadiri puncak acara Harganas 2022 di Lapangan Merdeka, dan pengelolaan kelapa sawit Rispa di Jalan Brigjen Katamso, Medan.
BACA JUGA:
Soal Dugaan Suap di PDAM Tirtanadi, Ini Kata Istri GubsuKonflik agraria antara warga Desa Simalingkar dan Desa Sei Mencirim, Kabupaten Deliserdang dengan PTPN2 sebenarnya sudah ada kemajuan yang signifikan. Sejumlah warga telah di verifikasi dan dijanjikan akan mendapat lahan untuk tapak rumah dan lahan garapan. PTPN2 juga telah menetapkan titik lahan yang dimaksud.