drberita.id -Permintaan Cipayung Plus Sumatera Utara agar Erick Thohir dicopot dari posisi Menteri BUMN Erick Thohir dinilai asal bunyi alias asbun. Kelompok Cipayung Plus pun hanya bisa berstatemen tanpa memiliki data kinerja Erick Thohir.
"Mahasiswa, apalagi pemimpin organisasi mahasiswa seharusnya terlebih dahulu melakukan pendalaman sebelum memberikan pendapat terhadap satu isu yang akar masalahnya masih debatabeI, sehingga tidak terkesan ujuk ujuk menyampaikan tuntutan yang sudah baku (pencopotan Menteri)," kata Pakar Ilmu Pemerintahan Universitas Medan Area (UMA), Walid Musthafa, Minggu 5 Maret 2023.
"Hal ini mengindikasikan ada ketergesa-gesaan dan asal bunyi dalam memberikan statement, dan keterburu-buruan ini cenderung menimbulkan kecurigaan bahwa wacana ini adalah fabrikasi dari lawan politik Erick Thohir," imbuhnya.
Walid menambahkan, pernyataan yang disampaikan kelompok Cipayung Plus Sumut itu tidak berdasarkan data. Dia pun memaparkan fakta dan data kinerja Erick Thohir selama menjadi Menteri BUMN.
"Erick Thohir telah melakukan beberapa langkah strategis dalam pengelolaan BUMN selama menjabat. (Seperti) Erick menekankan pentingnya tata kelola perusahaan yang baik dan transparansi di perusahaan milik negara," sebutnya.
Bukan hanya itu, Walid juga mengatakan selama menjadi Menteri BUMN, Erick Thohir telah merampingkan beberapa BUMN atau diakuisisi dengan BUMN lain untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan memaksimalkan nilai.
"Misalnya, pada 2020, perusahaan tambang PT. Freeport Indonesia dan PT Indonesia Asahan Aluminium digabung menjadi PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum," tuturnya.
Bukan hanya itu saja, menurut Walid, sudah banyak hal yang dilakukan Erick Thohir selama menjabat sebagai Menteri BUMN. Hal itu yang kemudian mendasari dia menyebut jika statemen Kelompok Cipayung Sumut yang meminta Erick Thohir dicopot tidak berdasarkan fakta.
Seperti diketahui, pada Sabtu 4 Maret 2023, Kelompok Cipayung Plus Sumut menyampaikan permintaan agar Erick Thohir dicopot dari jabatan Menteri BUMN. Pernyataan itu disampaikan perwakilan GMKI, HMI, GMNI, IMM, dan KAMMI.