drberita.id | Pemerintah China mengancam bakal membalas tindak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang membatasi akses mahasiswa asal Tiongkok terhadap perguruan tinggi Amerika Serikat.
Langkah itu untuk membidik mahasiswa yang berhubungan dengan Partai Komunis China (PKC) dan diambil sebagai reaksi atas pengesahan Undang-undang Keamanan Nasional untuk Hong Kong.
Baca Juga: KPK Akhirnya Tangkap Mantan Sekretaris MA
"Setiap kata atau tindakan yang melukai kepentingan China akan dijawab dengan serangan balasan oleh pemerintah China," kata Jurubicara Kementerian Luar Negeri Zhao Lijian, Senin 1 Juni 2020.
Zhao mengatakan, kedua negara selama ini diuntungkan oleh kerjasama bilateral, namun Beijing tidak akan ragu mempertahankan kepentingan ekonomi dan keamanannya.
Gedung Putih sebelumnya menerbitkan Proklamasi Kepresidenan yang setara dengan Perintah Presiden untuk mengusir atau melarang masuk mahasiswa China yang bekerja untuk semua lembaga milik PKC. Mahasiswa yang terlibat dalam 'strategi penggabungan militer-sipil' oleh Pemerintah Beijing juga nantinya dilarang mendaftar masuk universitas di AS.
Dilaporkan Forbes, Kementerian Keamanan Dalam Negeri, pada tahun akademik 2018/19 sebanyak 272.470 mahasiswa Cina terdaftar di AS, 84.480 di antaranya mengenyam studi di bidang sains dan ilmu terapan.
Baca Juga: Si Goyang Itik Tak Sangka Bisa Cepat Hamil
Presiden Trump berulangkali menuding sejumlah mahasiswa Cina ikut melakukan spionase bisnis dan teknologi selama berada di AS. Termasuk perintah Gedung Putih kepada Kemenlu di Washington adalah mencabut visa dan izin tinggal bagi sejumlah mahasiswa Cina yang sudah berada di AS.
Vonis Ringan China
Eskalasi teranyar seputar isu Hong Kong mencuatkan kekhawatiran pasar, Donald Trump akan mengambil langkah dramatis terhadap China. Namun keresahan tersebut mereda ketika reaksi Washington tidak separah seperti yang sebelumnya dikhawatirkan.
Karena meski Washington mencabut sejumlah hak istimewa Hong Kong atau memerintahkan penyelidikan terhadap sejumlah perusahaan China di AS, "yang terpenting tidak ada kenaikan tarif impor atau sanksi yang bersifat luas," kata Tapas Strickland, ekonomis di Bank Nasional Australia.
"Sebagian mengaitkan (vonis ringan terhadap China) dengan kebutuhan Presiden Trump agar ekspor komoditas pertanian meningkat dan menggairahkan kantung pendukungnya di kawasan barat tengah jelang pemilu, November mendatang."
Baca Juga: Menteri Ida Terbitkan Surat Edaran Jaminan Pekerja Tertular Corona, Perusahaan Wajib Lapor
"Dengan fase pertama pembahasan perjanjian dagang masih utuh, dampak eskalasi teranyar tidak begitu mengkhawatirkan," imbuhnya lagi.
Usai pengumuman oleh Trump, bursa Hang Seng di Hong Kong merangkak naik lebih dari tiga persen, Senin (1 Juni 2020). Kenaikan ini adalah perkembangan positif pertama di lantai bursa setelah mengalami spiral kejatuhan selama aksi protes terhadap UU Keamanan Nasional berkecamuk.
Konferensi pers di Gedung Putih "penuh kata-kata kritis terhadap China, tapi tidak membuahkan banyak tindakan," kata Stephen Innes, Kepala Strategi Pemasaran Global di AxiTrader.
"Kebanyakan ekonomis meyakini dampak langsung dari pencabutan status cukai istimewa Hong Kong dan pengawasan terhadap ekspor akan sangat terbatas. Hong Kong masih tetap bebas dan nilai ekspornya ke AS hanya berkisar 0,1 persen dari Produk Domestik Bruto."
Jerman Tawarkan Mediasi
Baca Juga: Dosen UIN: Pemakzulan Pemimpin Dapat Dilakukan
Sementara itu Jerman menawarkan mediasi antara China dan Amerika Serikat ketika memangku Kepresidenan Dewan Eropa. Tawaran itu dilayangkan Menteri Luar Negeri Heiko Maas kepada harian Westdeutsche Allgemeine Zeitung, Senin 1 Juni 2020.
"Kita warga Eropa tidak berkepentingan bahwa hubungan China dan Amerika Serikat memburuk ke titik terendah," katanya. "Selama Kepresidenan Dewan Eropa yang dimulai 1 Juli, tugas ini tentu jatuh ke tangan kami."
Sebab itu dia mendesak agar Pertemuan Puncak Uni Eropa dan China tetap digelar September mendatang. "Ada banyak yang harus kita bahas dengan Cina," imbuhnya sembari menambahkan, Eropa tetap mengusung nilai-nilai dasar yang "akan kami tuntut dalam pembicaraan dengan pihak China."
KTT Uni Eropa-China sedianya digelar di kota Leipzig, antara 13-15 September 2020. Selain soal politik dan perdagangan, China juga akan diminta lebih berkomitmen terhadap sasaran pengurangan emisi Karbondioksida, tutur Maas. (art/drb)