drberita.id -Exco Partai
Buruh Provinsi Sumatera Utara menyambut baik atas putusan
MK yang telah mengubah 22 norma dalam UU Cipta Kerja.
Demikian disampaikan Ketua Exco Partai Buruh Sumut Willy Agus Utomo dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Jumat 1 November 2024.
JR UU Cipta Kerja di MK merupakan gugatan dari Partai Buruh dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Pusat Jakarta.
"Kita ucapkan terima ksih kepada MK, yang masih mengedepankan keadilan bagi kaum buruh Indonesia," ucap Ketua FSPMI Sumut ini.
Menurut Willy, banyak pasal UU Cipta Kerja khususnya cluster ketenagakerjaan yang berubah dan dikembalikan sesuai UU Ketenagakerjaan sebelumnya. Ia merincikan perubahan itu meliputi tentang pekerja waktu tertentu, kontrak, outsourcing, hak atas cuti buruh, penetapan kenaikan upah dan sekala upah, tentang pesangon dan lainnya.
"Jadi artinya, UU Cipta Kerja itu dari dulu memang sudah kita tolak, karena banyak hak buruh yang dirampas secara paksa, bagaimana mungkin hak yang sudah ada diatur dalam UU Ketenagakerjaan bisa hilang di UU Cipta Kerja, itu sangat miris," ujar Willy.
Willy juga berharap, dengan perubahan norma dalam UU Cipta Kerja ini dapat dilaksanakan pemerintah dan pengusaha untuk menjalankannya sesuai keputusan MK. Apa lagi terkait penetapan upah, pemerintah harus merubah regulasi turunan terkait penetapan upah buruh untuk tahun 2025 mendatang.
"Jadi kenaikan upah diharap jangan hanya memakai invlasi plus pertumbuhan ekonomi saja, tapi Kebutuhan Hidup Layak (KHL)," katanya.
Tidak hanya itu, lanjut Willly, selain upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten kota, maka sesuai putusan MK tersebut upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK).
"Artinya sistem pengupahan kembali pada aturan sebelum adanya UU Cipta Kerja, semoga hal ini segera disesuaikan oleh pemerintah," pungkasnya.