drberita.id -Di tengah janji kampanye yang lantang mengkritik praktik bimbingan teknis (Bimtek) pemerintahan desa sebagai pemborosan dana, Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel)
Gus Irawan Pasaribu kini justru membiarkan kegiatan serupa berlangsung di luar daerah.
Bimtek untuk aparatur pemerintahan desa se-Kabupaten Tapsel kini sedang digelar di Kota Medan, mulai 25 hingga 28 Agustus 2025. Hal inipun memicu tudingan hipokrit dan pemborosan anggaran negara yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan rakyat yang lebih mendesak.
Tokoh Pemuda Tapsel Syawal Harahap menilai, selama kampanye Pilkada 2024, Gus Irawan berulang kali menyoroti bimtek sebagai biang kerok pengurasan dana desa.
"Dalam debat kandidat, Gus Irawan menyebut bahwa kepala desa di Tapsel sering diwajibkan mengikuti bimtek hingga 14 kali dalam setahun, bahkan ke provinsi lain, yang membuat dana desa terkuras habis," ujar Syawal Harahap dalam keterangan tertulis, Selasa 26 Agustus 2025.
Syawal Harahap juga mengingat perkataan Gus Irawan saat kampanye 2024.
"Soal bimtek, itu keluhan dari para kepala desa yang bertemu dengan saya. (Kades) di-Bimtek dalam setahun, (bisa) 14 kali Bimtek. Kepala Desa pergi bahkan juga ke provinsi lain," kata Syawal mengulang ucapan Gus Irawan saat itu, menjanjikan pembatasan bimtek untuk efisiensi.
Janji itupun menjadi senjata utama Gus Irawan untuk meraih simpati masyarakat desa yang merasa terbebani dengan biaya perjalanan dan akomodasi.
Namun, realitas pasca-menjabat Bupati Tapsel jauh berbeda. Bimtek saat ini dilakukan di Kota Medan, bukan di wilayah Tapsel, dan ini menunjukan ketidakkonsistenan yang mencolok dari Gus Irawan.
Menurut Syawal, acara tersebut melibatkan ratusan aparatur desa, dengan biaya transportasi, penginapan, dan konsumsi yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah dari APBD atau dana desa.
"Kritik ini muncul karena pilihan lokasi di luar daerah terkesan sebagai pemborosan yang sengaja, apalagi di tengah keluhan masyarakat Tapsel soal infrastruktur desa yang masih buruk, seperti jalan rusak dan akses air bersih yang terbatas," jelasnya.
Dari segi ekonomi, lanjut Syawal, sebaiknya bimtek tersebut dilaksanakan di tingkat kecamatan. Pembicaranya pun bisa diundang ke sana. Bayangkan uang sebesar itu berputar di daerah sendiri, bukan habis di hotel Medan.
Hal inipun memicu pertanyaan: Apakah janji kampanye Gus Irawan hanya retorika untuk meraup suara, sementara praktik boros tetap berlanjut?
Syawal Harahap pun menilai ini sebagai contoh klasik "janji tinggal janji". Dengan anggaran negara yang seharusnya prioritas untuk pembangunan desa, bimtek di Kota Medan justru berpotensi menjadi ajang "liburan berbayar" bagi aparatur. Sementara rakyat desa menanggung dampak inflasi dan kemiskinan.
Sejarah bimtek di Tapsel, seperti yang digelar di Kota Medan pada 2022, sudah menunjukan pola serupa tanpa evaluasi mendalam. Jika tidak ada transparansi anggaran dan pengawasan ketat, praktik ini hanya akan memperkaya pihak ketiga seperti penyelenggara acara, sementara desa tetap tertinggal.
Gus Irawan, kata Syawal, perlu segera menjelaskan inkonsistensi ini kepada masyarakat Tapsel.
"Masyarakat Tapsel berhak tahu apakah bupati mereka benar benar berkomitmen pada efisiensi, atau hanya melanjutkan tradisi pemborosan yang dulu dikecamnya sendiri," tandasnya.
Tanpa perubahan, kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah akan semakin terkikis, dan dana negara terus "terbang" ke luar wilayah tanpa manfaat yang nyata bagi rakyat.