drberita.id -Pj. Bupati Langkat Faisal Hasrimi yang bertanggungjawab terhadap proyek pengaspalan rumah dinas Gubsu senilai Rp. 2 miliar tahun 2018, jika ada kerugian keuangan negara. Saat itu, Faisal Hasrimi menjabat Kepala Biro Umum Pemprov Sumut.
"Salah alamat si Bobby membuka soal rumah dinas Gubsu Rp. 2 miliar itu ke Edy Rahmayadi di debat publik ke 2 kemarin. Itu masa Gubsu Tengku Erry Nuradi. Pj. Bupati Langkat Faisal Hasrimi yang bertanggungjawab dengan proyek itu. Saat itu si Faisal kepala biro umum," ungkap Ketua Pergerakan Masyarakat Anti Korupsi (Permak) Asril Hasibuan di Medan, Minggu 10 November 2024.
Menurut Asril, calon Gubernur Sumut nomor urut 1 Bobby Nasution terlihat tidak menguasai data dan informasi soal proyek pengaspalan rumah dinas Gubsu tahun 2018 senilai Rp. 2 miliar, yang dikelolah Pj. Bupati Langkat Faisal Asrimi saat itu.
Bobby, kata Asril, menerima informasi proyek pengaspalan rumah dinas Gubsu Rp. 2 miliar itu hanya sepotong dari para pembisiknya yang membuat Bobby Nasution terlihat pada klasnya.
"Makanya pak Edy saat debat kemarin itu tak mau menjawab si Bobby, yang ambisi bertanya soal pengaspalan rumah dinas gubsu tersebut. Kalau dijawab pak Edy, kan malu Pj. Bupati Langkat itu. Kan macam asbun (asal bunyi) jadinya si Bobby terlihat kemarin di debat," kata Asril.
Wakil Sekretaris Relawan Blok Sumut (RBS) ini juga mengungkap Faisal Hasrimi merupakan alumni IPDN yang diprotes Masyarakat Garuda Sumatera Utara (Margasu) saat aksi damai di depan Kantor Gubsu beberapa waktu lalu, terkait tidak netralnya kelompok IPDN jelang Pilgubsu 27 November 2024.
Kabarnya, Faisal Hasrimi juga mau dijadikan Kadis Kesehatan Provinsi Sumut, yang sampai dengan saat ini tidak juga dilantik, karena Pj. Gubsu Agus Fatoni tidak mau terlibat dalam kepentingan di Pilgubsu. Jika Faisal Hasrimi jadi Kadis Kesehatan Sumut, bisa dibayangkan dan sangat berpotensi anggaran kesehatan dan PNS serta honorer kesehatan se Sumut diarahkan kepada salah satu calon Gubsu.
"Lain kali Bobby jika mau data dan informasi tentang Pemprov Sumut, bisa bertanya ke RBS, biar tak salah alamat cakapnya di debat publik. Kan biar tak malu punya pembisik yang menyesatkan," tandas Asril Hasibuan.